Politikus Partai Golkar Mohammad Misbakhun (dok: Kompas)
MONITOR, Jakarta – Berbagai sektor bisnis di Tanah Air saat ini tertekan akibat wabah virus Corona atau Covid-19 yang belum mereda. Melihat kondisi ini, Anggota DPR RI Misbakhun mendesak pemerintah untuk menyiapkan skenario guna mempertahankan perekonomian nasional agar tetap stabil.
“Pemerintah harus segera menyiapkan skenario agar perekonomian terus bergerak dan pertumbuhan tetap stabil di tengah konstraksi global,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/3).
Sejauh ini, ia menjelaskan banyak sektor yang tertekan akibat wabah mematikan itu. Misalnya di sektor transportasi, ia menekankan agar jumlah pengunjung asing ke Indonesia dikurangi.
“Maskapai Garuda Indonesia harus menghentikan rute ke China maupun Hong Kong, dan mengurangi jumlah penerbangan ke Singapura,” imbuhnya.
Begitupun Arab Saudi yang menjadi tujuan umrah bagi umat muslim yang menangguhkan visa umrah dari berbagai negara, Misbakhun mengatakan sekitar 100.000 jamaah umrah asal Indonesia akan tertunda keberangkatannya sekaligus menuai potensi kerugian mencapai 2 triliun per bulan bagi perekonomian.
Ancaman juga terjadi di bidang pariwisata, menurutnya telah terjadi 40.000 pembatalan hotel dengan kerugian mencapai Rp1 triliun setiap bulannya.
“Ancaman PHK menanti karena sektor ini sangat bergantung pada turis mancanegara,” tegas Legislator dari Fraksi Golkar.
MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pesantren melanjutkan proses seleksi Bakal Calon Anggota…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…
MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…
MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…