Temui Dubes Arab Saudi, Komisi VIII Bahas Kepastian Umrah dan Haji

MONITOR, Jakarta- Komisi VIII DPR RI melakukan pertemuan dengan duta besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al Thaqafi.

Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus dan Marwan Dasoppang membahas isu terkait terminasi layanan umrah akibat penyebaran virus Corona.

Essam bin Abed al-Thaqafi menyampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi sudah melakukan upaya maksimal untuk menangani wabah Corona.

Widget Situasi Terkini COVID-19

“Kami menyiapkan rumah sakit khusus, menseleksi akses masuk ke Masjidil Haram, membatasi umrah untuk warga lokal Arab, dan lainnya,” kata Essam, Selasa (10/3).

“Sangat menyedihkan memang, tapi ini harus kami lakukan” ungkap Dubes kepada pimpinan komisi VIII.

Menanggapi hal itu, Ihsan Yunus mengapresiasi pertemuan ini. Ia mengatakan sebagai penyampai aspirasi rakyat Indonesia, tentunya kondisi tersebut sangat memprihatinkan.

“Kami sangat menghargai ikhtiar Pemerintah Saudi, sebagaimana kami juga mendorong penanganan cepat Pemerintah kami tentang corona” sebut Ihsan.

“Tapi kami minta kejelasan terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Dampak corona terhadap jamaah umrah kami kan sangat besar. Bukan hanya ekonomi saja, namun juga psikologis jamaah kami yang sangat terasa” lanjutnya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga menyebut bahwa kepastian haji sangat menentukan kehidupan jutaan umat di Indonesia.

“Penyelenggaraan Haji ini kan momen yang sangat penting, sehingga kebijakan Saudi kami apresiasi. Namun kami sangat harap jangan terkatung-katung keputusannya. Sebab, ada jutaan umat yang mengantri, dan dalam prosesnya penyelenggaraan haji juga melibatkan ribuan orang yang secara berantai menghasilkan rantai ekonomi dan sosial yang sangat kuat” papar Ihsan.

Oleh karena itu, Komisi VIII DPR meminta pemerintah Saudi Arabia untuk segera memberikan kepastian terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Tujuannya, agar pemerintah Indonesia pun bisa mengambil keputusan dan mengkalkulasi kemungkinan terburuk. 

“Maka dari itu urgensi keputusan dari Pemerintah Saudi sangat penting kami tunggu” pungkasnya.