Partai Demokrat menggelar pertemuan dengan Partai Golkar di Cikeas (dok: Detik)
MONITOR, Jakarta – Partai Demokrat belum lama ini menggelar pertemuan bersama sejumlah petinggi partai Golkar. Kedua pimpinan partai tersebut membahas berbagai persoalan dalam negeri, tak terkecuali soal Omnibus Law yang menuai berbagai gejolak penolakan.
Dalam pertemuan itu, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disapa SBY, mengungkapkan kekecewaaanya terkait rancangan Omnibus Law yang dinilai terkesan misterius.
Salah seorang politikus Demokrat Andi Arief mengatakan, hal tersebut membuat partai berlambang bintang mercy itu tak mau bersikap.
“SBY sempat berkomentar mengapa rancangan Omnibus Law tidak dijelaskan ke masyarakat atau kesannya misterius. Bagaimana Partai Demokrat mau bersikap, draft Omnibus law saja belum dikirim ke fraksi Partai Demokrat,” ujar Andi Arief, eks Wasekjen DPP Demokrat, Sabtu (7/3).
Andi mengungkapkan, dalam pertemuan itu, jajaran petinggi Demokrat memberikan kesempatan kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang juga merupakan Menko Perekonomian, untuk menjelaskan secara detail rancangan Omnibus Law.
“Salah satu rekomendasi pertemuan Partai Golkar dan Partai Demokrat semalam adalah memberikan kesempatan pemerintah melalui Menko Perekonomian untuk paparan di depan Fraksi Partai Demokrat tentang rancangan Omnibus Law. Dari paparan itu barulah Partai Demokrat bisa bersikap,” pungkas Andi Arief.
MONITOR, Jakarta - Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Seminar…
MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi warga Kaliabang, Bekasi,…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas meletusnya Gunung Semeru di…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini membuka Ijtimak Ulama Tafsir Al-Qur’an di…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim mendorong pemerintah segera membentuk…