MONITOR, Jakarta – Papua Circle Institute (PCI) meyakini bahwa besar kemungkinan pemekaran di beberapa wilayah di Papua yang kini menjadi wacana akan terealisasi.
Demikian disampaikan Direktur Papua Circle Institute, Hironimus Hilapok dalam acara diskusi bertajuk ‘Pemekaran Papua: Sebuah Keniscayaan atau Petaka?’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (5/3).
“Pemekaran itu kalau sudah diinginkan oleh masyarakat atau elit, kapan pun itu bisa terjadi,” kata Hironimus.
Kendati demikian, ia mengingatkan terkait wacana tersebut sangat penting bagi masyarakat Papua soal adanya keterbukaan antara pemerintah dengan penduduk terkait rencana pemekaran ataupun pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di tanah Cendrawasih itu.
“Jadi apapun yang diputuskan, apakah pemekaran provinsi, atau Kabupaten/Kota, itu berdasarkan kesepakatan bersama,”papar dia.
Papua, imbuh Hironimus, adalah daerah dengan kekhususannya tersendiri, dan ini penting untuk menjadi catatan pemerintah dalam rencana pemekaran/pembentukan DOB.
“Pemekaran ini adalah bagian kecil dari persoalan Papua, tapi jangan sampai ada bagian yang terlupakan,”pungkasnya.
Seperti diketahui, pemekaran Papua/Pembentukan DOB di Papua menjadi wacana yang digulirkan pemerintahan Jokowi di periode keduanya (2019-2024).
Setidaknya terdapat empat kabupaten di selatan Papua yang membentuk tim pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) untuk percepatan pembentukan provinsi tersebut.
Empat kabupaten ini yakni, Kabupaten Asmat, Merauke, Mappi, dan Boven Digoel.
Pemekaran wilayah Papua merujuk Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
MONITOR, Jakarta - Langkah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan adanya Pemilu tingkat nasional dan Pemilu lokal…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Gerakan Sadar (Gas) Pencatatan Nikah dalam rangkaian kegiatan…
MONITOR, Jakarta - Dalam suatu operasi terukur yang dilakukan pada Sabtu dini hari, 5 Juli…
MONITOR, Bandung - Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) mulai bergeliat dengan membuka usaha konveksi di…
MONITOR, Makassar - Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros memperketat standar pelayanan publik melalui sistem digital…
MONITOR, Jakarta - Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 mencatat sejarah baru dengan hadirnya tiga kebijakan…