Sindiran Politikus Demokrat: Banjir Jakarta Cenderung jadi Ajang Politik

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Irwan mengatakan banjir yang melanda wilayah Jabodetabek, khususnya DKI Jakarta, cenderung dijadikan sebagai ajang politik ketimbang mencari solusi nyata untuk menyelesaikan permasalahannya.

Padahal, sambung dia, bencana banjir yang terjadi seharusnya sudah bisa dilakukan mitigasi sehingga dapat dilakukan antisipasi.

“Terkait banjir hari ini sebenarnya lebih pada banyak politisnya, saya lihat pemerintah saat ini sudah terbiasa banjir setiap tahunnya, sehingga justru menjadikan banjir itu sebagai ajang untuk berpolitik,” kata Irwan dalam acara diskusi, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (27/2).

“Lebih senang memberikan bantuan, mendirikan pondok-pondok pengungsian, tapi tidak pernah benar-benar untuk duduk bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, untuk menyelesaikan masalah bertahun ini,” tambahnya.

Padahal, kata Irwan, banjir yang mengepung sejumlah wilayah Ibukota ini bisa dianalisis atau dikaji secara ilmiah dan sebagainya.

“Masa kita bangsa besar gitu ya, negara kesatuan republik Indonesia bisa kalah oleh sesuatu yang bisa dianalisis secara ilmiah, kajian dan lain sebagainya. Dan bisa dicegah,” papar ketua DPP Partai Demokrat itu.

Apalagi, sambung dia, bila diambil contoh terkait banjir Jakarta pada hari ini, Ini bukan tentang air yang meluap dari daerah aliran sungai hulu , Ciliwung, Cisadane tapi ini murni, bagaimana curah hujan yang ekstrem yang sudah di diprediksi oleh BMKG, tidak diantisipasi pemerintah.

“Pemerintag dalam hal ini Gubernur DKI tidak siap mengantisipasi banjir Jakarta hari ini, buktinya genangan dimana-mana,” ucapnya.

Dalam kesempatannya itu, Irwan juga menyayangkan ketidakhadiran tiga gubernur, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dalam rapat dengar pendapat (RDP) oleh komisi V DPR.

“Hari kemarin itu kongkritnya (RDP, red) itu kalau kemarin semuanya hadir sebagai momentum besar untuk kemudian mengurangi banjir di Jabodetabek. Sehingga perencanaan pemerintah pusat yang menjadi kendala di daerah bisa kemudian diketahui oleh pemerintah daerah, begitupun sebaliknya,” kata Irwan.

“Terutama apa masalah mereka dalam menangani banjir, bisa disuport oleh pemerintah pusat gitu, karena masalah banjir ini kan masalah kita semua, apalagi ini kan Ibu kota negara,” pungkasnya.