PARLEMEN

Datangi DPR, Serikat Pekerja Indosat Beberkan Kejanggalan PHK Massal

MONITOR, Jakarta – Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pengurus Serikat Pekerja PT. Indosat Oeredoo membahas terkait PHK massal yang dilakukan perusahaan kepada sejumlah karyawan di ruang komisi IX DPR, Senayan Jakarta Pusat. Selasa (25/2/2020).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Serikat Pekerja Indosat mengungkapkan ada sejumlah kejanggalan yang dilakukan PT. Indosat dalam memecat karyawan. Serikat pekerja juga menilai pemecatan tersebut dilakukan tidak melalui aturan undang-undang.

“Kami diakhiri disebuah kamar hotel pada saat kami meminta manajemen untuk melakukan penundaan karena kami berpikir Undang-undang no 13 pasal 151 kemudian PKB kami secara khusus menyampaikan bahwasanya PHK itu baru bisa dilakukan setelah berunding dengan Serikat,” Presiden Serikat Pekerja Indonesat, Raden Roro dihadapan Komisi IX DPR.

Lebih lanjut, Ia mengatakan pihak perusahaan tidak mempedulikan meskipun menabrak aturan karena merasa tidak akan ada sanksi yang akan dialami perusahaan.

“Jawaban manajemen mengatakan tidak perlu, karena kondisinya tidak ada sanksi jika kami tidak berunding dengan Serikat,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut Ia juga menyinggung PT Indosat tidak melakukan langkah PHK sesuai Undang-undang Serikat Pekerja.

“Untuk apa ada Undang-undang Serikat Pekerja dan untuk apa orang-orang berkumpul kepada Serikat pekerja,” paparnya.

Terakhir, Ia mengungkapkan spekulasi pemecatan karyawan tersebut atas dasar tidak suka terhadap karyawan, padahal menurutnya Indosat sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia tidak memiliki masalah sedikitpun.

“Indosat bagus revenuenya naik, tapi karena dia merasa dia tidak percaya, tidak suka dan tidak yakin maka mereka berhak memecat dan kami tidak dilindungi makanya tidak ada lagi yang percaya terhadap Serikat Pekerja,” tegas Roro

Recent Posts

Dukung Ketahanan Air dan Pangan, Kementerian PU Perkuat Infrastruktur Sumber Daya Air di Kalbar

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat program dukungan ketahanan air dan pangan…

4 jam yang lalu

Diplomat Kemenlu Meninggal, DPR Singgung Peran Arya Bagi Diplomasi dan Advokasi Indonesia

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyampaikan duka cita atas meninggalnya…

6 jam yang lalu

Pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo Segmen Prambanan-Purwomartani Dipastikan Sesuai Rencana

MONITOR, Purwomartani - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono, melakukan tinjauan langsung…

6 jam yang lalu

JMTO Dorong Penguatan Peran Pengguna dan Awareness dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa

MONITOR, Jakarta - PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) terus berkomitmen memperkuat tata kelola pengadaan barang…

6 jam yang lalu

Diskon 20 Persen Berlaku Hari Ini, JTT Wujudkan Layanan Prima Jelang Akhir Libur Sekolah

MONITOR, Cikampek - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), bagian dari Jasa Marga Group yang mengelola…

6 jam yang lalu

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

13 jam yang lalu