PARLEMEN

Yasonna Berkelit Draft Omnibus Law Salah Ketik, Begini Sentilan Politikus Demokrat

MONITOR, Jakarta – Pemerintah seolah lepas tangan adanya redaksi dalam draft Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang belakangan menimbulkan kontroversi. Dimana, redaksi tersebut menyebutkan pemerintah dapat mencabut undang-undang lewat peraturan pemerintah.

Terkait hal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan aturan yang disebut dalam Pasal 170 Bab XIII Ketentuan Lain-lain merupakan kesalahan mengetik. Sebab, tidak mungkin Omnibus Law Cipta Kerja diubah dengan peraturan pemerintah atau PP. Omnibus Law Cipta Kerja merupakan undang-undang (UU), sementara PP merupakan aturan di bawah UU.

“Enggak bisa dong PP melawan undang-undang,” ujar Yasonna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).

Hal senada juga diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD, yang menyebut adanya salah ketik dalam draft Omnibus Law.

Menyikapi ini, Politikus Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan ada motif terselubung yang disengaja dalam pembuatan draft Omnibus Law ini. Ia mengatakan sangat mustahil jika terjadi kesalahan ketikan.

“Seperti bodoh aja semua orang se-Indonesia ini. Mana ada ceritanya salah ketik sampai 1 Pasal 3 ayat. Kalau tadi 1 kata, okelah! Isi dari Ayat 1 sampai 3 sistematis lagi saling berkaitan. Akui sajalah sejak awal niat kalian ya maunya seperti bunyi Pasal 170 ini. Biar bisa suka-suka,” ucap Jansen dalam akun Twitternya, Selasa (18/2).

Bahkan, politikus asal Sumatera Utara ini mengungkapkan kecurigaanya atas pasal tersebut dengan mengaitkan latar belakang pimpinan DPR saat ini. Ia menduga ada kepentingan lain dari pimpinan DPR.

“Kacau Pasal 170 ayat 3 ini. Mentang-mentang 5 pimpinan DPR hari ini semua koalisi pemerintah jadi cukup konsultasi dengan mereka saja. “Busuk” kalau gitu niatnya dan melecehkan Partai-partai yang tidak punya wakil di pimpinan DPR RI. Pendapat di DPR itu disampaikan atas nama Fraksi masing-masing Partai!” tukasnya.

Recent Posts

Di Forum Parlemen Dunia, Wakil Ketua BKSAP Dorong Optimalisasi Peran Perempuan pada Proses Perdamaian

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana…

1 jam yang lalu

Timnas RI U-17 Lolos ke Piala Dunia, Puan: Garuda Muda Harapan dan Kebanggaan Seluruh Rakyat Indonesia

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan kebanggaannya atas prestasi Timnas Sepak Bola…

1 jam yang lalu

Diapresiasi, Dukungan DPR untuk Isu Krisis Kemanusiaan Myanmar di Forum Global

MONITOR, Jakarta - Inisiasi DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) terkait isu krisis…

2 jam yang lalu

Prof Rokhmin Ingatkan Kepala Daerah Jujur dan Akurat Laporkan Stok Pangan ke Presiden RI

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, mengingatkan para kepala daerah,…

2 jam yang lalu

Harapan Haji Ideal dan Peran BPH Tahun 2025

Oleh: H. Husny Mubarok Amir Pelaksanaan Haji yang ideal tentu menjadi harapan semua kalangan, baik…

3 jam yang lalu

Sertifikat Halal Jadi Trade Barrier Dengan Amerika

MONITOR, Jakarta - National trade estimate report tertanggal 6 April 2025 dari pemerintah amerika mengkritisi…

3 jam yang lalu