Rawan Politik Uang, Pengamat Sarankan Pilwagub DKI Libatkan Penegak Hukum

MONITOR, Jakarta – Keberlangsungan Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI dinilai rawan potensi transaksi uang. Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyarankan, perlu adanya keterlibatan lembaga khusus atau lembaga penegak hukum yang mengawasi pemilihan Wagub DKI tersebut.

Pangi mengaku khawatir, pertarungan antara Cawagub Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra dengan Nurmansyah Lubis dari PKS akan menimbulkan politik uang.

“Kami kira PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan polisi harus memeriksa,” kata Pangi kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/2).

Dalam pemilihan Wagub DKI, Pangi melihat masih terjadi tarik menarik kepentingan dalam pemilihan orang nomor dua di DKI itu.

“Sepertinya belum ‘cair’ atau sepakat antara partai pengusung dengan anggota DPRD. Kalau nanti ditelusuri ada money politics sangat disayangkan. Jadi saya mencermati kalau enggak dipilih-pilih berarti kesalahan ada di DPRD DKI,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini pun menduga terhambatnya pemilihan wakil gubernur karena belum ada kesepakatan antara partai pengusung dengan para anggota DPRD DKI Jakarta.

“Ini harus steril dari transaksi politik atau money politics ya. Karena ada kecurigaan kenapa proses ini selalu buntu di DPRD atau DPR,” pungkasnya.