BERITA

Politisi Demokrat Desak Pemerintah Tolak Kepulangan ISIS Eks WNI

MONITOR, Jakarta – Politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean meminta pemerintah untuk menolak tegas kepulangan ratusan WNI eks kombatan ISIS ke Indonesia.

Ferdinand mengatakan, bagi mereka yang memberikan dukungan kepada ISIS maka sama halnya memiliki kesamaan prinsip seperti kombatan ISIS.

“Tolak ISIS Eks WNI yang masuk Indonesia. Yang memberi fasilitas dan dukungan kepada ISIS hanyalah manusia yang punya kesamaan dgn orang-orang ISIS,” kata dia, Sabtu (8/2)

Bahkan Ferdinand mengatakan, seseorang yang memahami nilai kemanusiaan hak asasi manusia, maka tidak akan memberikan ruang bagi teroris termasuk ISIS.

“Yang mengerti nilai kemanusiaan dan memahami hakekat Hak Asasi Manusia, tidak akan pernah memberi ruang kepada Teroris ISIS,” pungkasnya.

Recent Posts

KKP Berhasil Tambah Kuota Tangkap Tuna untuk Indonesia di Sidang IOTC

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menambah kuota tangkapan tiga jenis tuna…

27 menit yang lalu

Menteri Agama Imbau Jemaah Haji Doakan Palestina

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan agar para jemaah haji Indonesia tidak bersikap…

6 jam yang lalu

Kementan Perkuat Serapan dan Stabilisasi Harga Telur di Tingkat Peternak

MONITOR, Blitar - Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam menjaga keseimbangan…

8 jam yang lalu

Puan Usul Forum Parlemen Bela Palestina Diperluas Hingga Eropa dan Amerika Latin

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri forum diskusi kelompok parlemen negara-negara yang…

11 jam yang lalu

Jasa Marga Catat 165 Ribu Kendaraan Meninggalkan Jabotabek pada Libur Panjang Wafat Yesus Kristus dan Kebangkitan Yesus Kristus

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 165.466 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek…

12 jam yang lalu

Hadiri Forum Parlemen Bela Palestina di Turki, Puan Audiensi Dengan Erdogan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan kelompok parlemen negara-negara yang mendukung…

13 jam yang lalu