POLITIK

Pemulangan WNI Eks ISIS, DPR: Harus Ada Jaminan Mereka Tidak Menyebarkan Radikalisme

MONITOR, Jakarta – Pemerintah berencana memulangkan enam ratus WNI di Syuriah yang tergabung dengan ISIS, upaya tersebut ditanggapi berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace Hasan Sadzily mengatakan wacana pemulangan WNI oleh pemerintah harus di kaji terlebih dulu, menurutnya hal tersebut agar WNI eks ISIS tersebut tidak menularkan virus radikalisme di Indonesia.

“Saya kira perlu dikaji secara mendalam yah terkait pemulangan eks ISIS yang duluanya adalah warga negara Indonesia (WNI) tapi kan kita tahu bahwa mereka dengan kesadaran melepaskan kewarganegaraannya dan bergabung dengan ISIS.” Kata Ace kepada Wartawan di Century Park Senayan, Jakarta. Rabu (5/2/2020).

Menurut Ace Warga Negara Indonesia yang tergabung dengan ISIS perlu dilakukan upaya filterisasi, sehingga WNI tersebut dapat menerima Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai ideologi dan Falsafah Negara.

“Bergabungnya mereka dengan ISIS itu karena kesadaran ideologis, kemudian bagi pemerintah harus melepaskan sama sekali pemahaman soal ideologi tersebut yang betul-betul anti dengan Pancasila dan NKRI,” katanya.

Lebih lanjut ia juga menyarankan pemerintah harus mengkaji secara mendalam dari berbagai aspek lainnya.

“Oleh karena itu saya kira dari aspek hukum, ideologis, politik, sosial maupun agama betul-betul harus dikaji secara mendalam,” terang Ace.

Selain itu, Politikus Golkar tersebut juga mengatakan enam ratus WNI perlu dilakukan Shelter di Negara tempat mereka tinggal sebelum di pulangkan ke Indonesia.

“600 orang itu perlu diidentifikasi, dan tugasnya kementerian luar dan BNPT, ketika sudah ada di Indonesia baru kementerian Agama melakukan pembinaan terhadap eks WNI ini,” ungkapnya.

Ace juga ingin pemerintah menjamin pemulangan WNI tersebut benar-benar tidak terafiliasi dengan ISIS.

“Perlu ada jaminan bahwa mereka tidak menyebarkan virus radikalisme di Indonesia. Sebelum mereka dikembalikan ke Indonesia pastikan mereka sudah clear dan dapat dipastikan tidak terkontaminasi oleh ISIS,” pungkasnya.

Recent Posts

Pakar Intelijen: Hormati Kewenangan Antar-Lembaga, Jangan Ganggu Proses Penegakan Hukum

MONITOR, Jakarta – Pakar Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, mengingatkan seluruh lembaga negara agar…

3 jam yang lalu

SETARA Institute Desak Presiden Evaluasi Dugaan Keterlibatan Oknum TNI dalam Penanganan Kasus Korupsi

MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan…

6 jam yang lalu

Legislator Soal Polri Bongkar 3 Kasus Korupsi: Tegakkan Hukum Dengan Adil

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mendukung pengusutan 3 kasus…

15 jam yang lalu

Komisi IX DPR Minta Ada Pembenahan Sistem PPDS Buntut Dokter Meninggal Diduga Dampak Bullying

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyoroti insiden meninggalnya seorang…

15 jam yang lalu

Pemuda Banten Bersatu Dukung Polri Berantas Korupsi

MONITOR, Jakarta - Organisasi kepemudaan Pemuda Banten Bersatu menyampaikan pernyataan sikap terkait upaya pengusutan kasus…

23 jam yang lalu

Indonesia Tandatangani Tujuh MoU pada INNOPROM 2026 untuk Tembus Pasar Eurasia

MONITOR, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia terus mendorong perluasan jaringan pasar industri domestik ke kancah…

1 hari yang lalu