UMKM

LPDB-OVO Jajaki Kerja Sama Penyaluran Dana Bergulir Bagi Koperasi

MONITOR, Jakarta – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) bersama salah satu aplikasi dompet digital di Indonesia, OVO menjajaki kerja sama penyaluran dana bergulir bagi pelaku koperasi Tanah Air.

Pimpinan kedua lembaga pun menggelar pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta.

Hadir dalam pertemuan itu antara lain Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo, Presiden Direktur Ovo Karaniya Dharmasaputra, Plt. Deputi Bidang Pembiayaan Hanung Harimba Rachman dan staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Fiki Satari.

“Kita masih terbuka kerja sama dengan OVO, oleh karena itu mekanismenya harus diatur, karena kita menggunakan APBN apakah aturanya diperbolehkan atau tidak oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini PPK-BLU (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum),” kata Braman Setyo usai pertemuan.

Braman mengatakan pihaknya sedang mempelajari dari sisi aturan apakah diperbolehkan penyaluran dana bergulir melalui aplikasi dompet digital seperti OVO atau tidak.

“Karena itu, kita sudah meluncurkan surat Menteri Koperasi kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan, tapi sampai sekarang belum direspons,” ujar Braman.

Braman mengatakan apabila OJK maupun Kementerian Keuangan memperbolehkan penyaluran dana bergulir melalui OVO, maka hal ini akan memberikan keuntungan bagi LPDB.

Selain mempercepat penyerapan, penyaluran dana bergulir melalui aplikasi dompet digital ini akan memudahkan LPDB dalam mengontrol dana yang dikelola.

“Ini sangat membantu. Ketika koperasi bisa menyalurkan kepada end user tentu akan lebih cepat terinformasi kepada kami. Itu kentungan kalau bisa dilakukan melalui OVO,” katanya.

Karaniya mengatakan, penjajakan kerja sama ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang meminta perusahaan-perusahaan teknologi untuk membantu mensukseskan program pemerintah.

OVO yang disebut sudah berpengalaman dalam menyalurkan kredit langsung menangkap peluang tersebut.

“Kami dalam hal ini siap. Kami punya platform, teknologi, dan sedikit pengalaman barangkali bisa mempercepat penyaluran dana ke koperasi melalui teknologi. Kami selama ini berpengalaman mendistribusikan kredit produktif untuk UKM,” pungkas Karaniya.

Selama ini OVO sudah menjalankan bisnis pinjaman kredit kepada mitra usahanya baik melalui pasar online, maupun offline dengan total pinjaman mencapai Rp 1,3 triliun.

Digital payment system yang dijalankan tersebut diharapkan bisa direplikasi untuk pinjaman kredit bagi koperasi.

“Karena kami bagian dari sebuah ekosistem bisnis dengan Tokopedia dan Grab. Nah ini sebetulnya ekosistem yang menarik yang bisa mensupport visi besar dari Presiden untuk membawa UKM kita ke level yang tinggi dari yang sekarang,” tutur dia.

Recent Posts

Menteri Agama Lantik Dirjen Pesantren Pertama dan Empat Rektor PTKN

MONITOR, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Pesantren pertama serta empat…

3 jam yang lalu

Kemnaker: UU PPRT Perjelas Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja…

4 jam yang lalu

Kemenhaj Luncurkan Hotline Pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” untuk Perkuat Perlindungan Jemaah

MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meluncurkan hotline pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan…

6 jam yang lalu

Menag Raih Penghargaan Bali Top Hospitality Leader in Religious Tourism Development

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mendapat penghargaan di bidang pengembangan pariwisata keagamaan. Menag…

8 jam yang lalu

Menhaj: Tantangan Haji 2027 Lebih Berat, Kemenhaj Tak Boleh Berpuas Diri

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengingatkan jajaran Kementerian Haji…

9 jam yang lalu

Pemerintah Serahkan DIM RUU Pelindungan Ketenagakerjaan kepada DPR

MONITOR, Jakarta — Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan…

10 jam yang lalu