PARLEMEN

Temui Pimpinan DPR, Demokrat-PKS Serahkan Usulan Pembentukan Pansus Jiwasraya

MONITOR, Jakarta – Fraksi Partai Demokrat dan PKS DPR RI secara resmi menyerahkan usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya kepada pimpinan DPR, Selasa (4/2).

Dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, usulan Pansus Jiwasraya bukan untuk menjatuhkan pemerintah.

“Jadi sebenarnya kami membikin Pansus ini bukan menjatuhkan pemerintah atau apa. Tetapi ingin membuka secara terang-benderang (kasus ini),” kata Jazuli dalam pertemuan yang diterima Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (4/2).

“Kemudian (agar) penegakan hukum objektif. Kemudian kita tidak ingin ambruk dunia industri sejenis,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fraksi Demokrat berpandangan bahwa pembentukan Pansus Jiwasraya ini diajukan supaya permasalahan Jiwasraya ini bisa diusut tuntas, bukan hanya dari aspek keuangan, tapi juga penegakan hukumnya.

Karena itu, fraksi berlambang bintang mercy ini berharap Pansus ini bisa dibentuk.

“Ini keseriusan fraksi kami untuk mendalami, melakukan penyelidikan supaya kasus Jiwasraya terang-benderang. Supaya kasus Jiwasraya ini terkoordinasi dan tuntas,” tegas Herman Khaeron yang juga Kapoksi Partai Demokrat di Komisi VI DPR.

Sementara itu, Azis Syamsudin memastikan akan meneruskan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya ini sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, usulan tersebut nantinya akan dibawa ke rapat Bamus DPR untuk ditentukan jadwal pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

“Terima kasih, dan proses siang hari ini kami terima. Dalam penerimaan ini akan sesuai mekanisme sesuai tatib (tata tertib DPR), khususnya di Pasal 164, di mana hak-hak anggota Dewan yang bisa menggunakan hak itu ditandatangani lebih dari satu fraksi. Tentu ini akan menjadi perhatian pimpinan,” ucap Azis.

Recent Posts

Puan Sebut Kasus Bullying di Sekolah Sudah Darurat!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalkan siswa SMPN…

55 menit yang lalu

Kemenag Selesaikan Enam Pedoman Teknis Layanan Pendidikan Inklusif

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 2024…

1 jam yang lalu

Soal Laporan ke MKD, Puan Tegaskan Pembahasan UU KUHAP Serap Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons soal adanya laporan terhadap 11 anggota…

5 jam yang lalu

Puan Pimpin Pengesahan UU KUHAP Baru, Berlaku Mulai Januari 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa…

6 jam yang lalu

13.600 Siswa SD Ikuti Asesmen Nasional Literasi Dasar Beragama 2025

MONITOR, Jakarta - Sebanyak 13.600 dari 16.376.085 siswa muslim Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia…

7 jam yang lalu

Kemenag Kolaborasi dengan LPDP Gelar Penguatan Moderasi Beragama di Empat PTK

MONITOR, Jakarta - Kementerian agama melalui Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PUSPENMA) Sekretariat…

8 jam yang lalu