MEGAPOLITAN

Pemkot Depok Bagikan 599 Kartu Keluarga Sejahtera

MONITOR, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membagikan 599 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada warga prasejahtera di Kecamatan Sawangan, Kamis (30/1). Bantuan sosial (bansos) ini dapat dicairkan setiap tiga bulan sekali melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.

“Pencairan dibagi dalam empat tahap setiap tiga bulan sekali. Setiap keluarga memiliki besaran bansos yang berbeda-beda,” kata Wali Kota Depok Mohammad Idris usai pembagian KKS di Aula Kecamatan Sawangan.

Dikatakan Idris, untuk anak SD mendapat Rp 900 ribu, SMP Rp 1,5 juta, SMA Rp 2 juta, disabilitas dan lansia mendapat Rp 2,4 juta. Sedangkan untuk ibu hamil dan anak usia dini mendapat Rp 3 juta.

“Misalkan jika satu keluarga memiliki seorang anak SMA dan SMP, maka Keluarga tersebut akan mendapat sebesar Rp 3,5 juta. Namun berbeda jika satu keluarga memiliki seorang anak SD dan SMP, seorang ibu hamil dan lansia, maka keluarga penerima akan mendapat Rp 7,8 juta,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial, Usman Haliyana menambahkan, perhitungan bansos dibatasi maksimal empat orang dalam satu keluarga. Selain itu, untuk ibu hamil/nifas maksimal kehamilan kedua.

“Kalau untuk anak usia dini dibatasi sebanyak-banyaknya dua anak. Sementara lansia di atas 70 tahun sebanyak-banyaknya satu orang. Terakhir untuk disabilitas, hanya untuk kategori berat,” katanya.

Recent Posts

Partai Gelora Sebut Koperasi Merah Putih Fondasi Ekonomi Bangsa

MONITOR, Jakarta - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut dengan penuh semangat dan apresiasi atas…

2 jam yang lalu

Pemkot Tangsel dan Pemkab Pandeglang Resmi Tandatangani Kerja Sama Penanganan Sampah

MONITOR, Ciputat - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang resmi menandatangani perjanjian…

2 jam yang lalu

Kemenag Buka Pendaftaran PTP Program KIP Kuliah, Ada 21.490 Kuota Mahasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama kembali akan menyalurkan bantuan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP…

2 jam yang lalu

Suara Keras Puan Terhadap Skandal Beras Oplosan Dinilai Lindungi Rakyat

MONITOR, Jakarta - Di tengah berbagai masalah yang tengah menghimpit kehidupan masyarakat, temuan beras premium…

9 jam yang lalu

Soal Isu Data WNI Dikelola AS, DPR: Negosiator Indonesia Harus Merujuk UU PDP

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menanggapi isu pengelolaan data pribadi…

9 jam yang lalu

UMKM Danau Toba Semakin Berdaya Saing Lewat Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro

MONITOR, Sumut - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkolaborasi dengan 21 kolaborator kementerian/lembaga…

9 jam yang lalu