Kementan Dorong Pemanfaatan Lahan Perhutan Sosial untuk Produksi Pangan Nasional

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) sejak tahun 2017 sudah mulai memanfaatkan lahan di perhutanan untuk pertanaman komoditas tanaman pangan. Salah satunya yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada ke kelompok LMDH untuk melakukan pertanaman jagung dan kedelai dalam rangka program untuk perluasan areal tanam baru. Hal ini sebagai langkah mempertahankan produksi di tengah keterbatasan lahan sawah.

Kabid Informasi Dokumentasi dan Jarlab, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan Hortikultura Kementerian Pertanian Tri Martini Patria menyebut Indonesia memiliki banyak potensi produk untuk pasar ekspor yang berbahan baku pertanian.

Hal ini ia sampaikan Dalam acara bertema “Kontribusi Perhutanan Sosial Pada Ekonomi Kerakyatan Pemulihan Hutan, Penanganan Perubahan Iklim” yang dilakukan di Dusun Tanjung, Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, Sabtu (25/1).

Tria mengatakan, kehadirannya sebagai pendamping dan motivator petani muda millenial, diharapkan mampu mendukung program blusukan yang juga dihadiri oleh Menteri Koperasi UMKM.

“Setiap kabupaten sekarang dibuat Komando Strategis Pertanian (Kostratani), supaya sinergi data lebih harmonis antara BPS dengan Kementerian Pertanian,” ujarnya.

“Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang berpengalaman sebagai pemimpin daerah, mulai dr Lurah, Camat, Bupati, hingga Gubernur, sangat memahami pentingnya validitas data. Jadi, sumber data yg sifatnya bottom up, satu data yg terintegrasi pada program Kostratani adalah kunci keberhasilan pembangunan pertanian,” jelasnya.

Ditambahkan oleh Tria, bahwa Kementerian Pertanian melaui Ditjen Tanaman Pangan, selalu melakukan pengecekan langsung di lapangan. Dicontohkan seperti bantuan benih Jagung. Apakah benar benih yang ditanam dari bantuan pemerintah, telah sampai ke petani sesuai CPCL nya. Dibuktikan dg eviden berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) benih, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan.

“Contoh benih ditanam di lahannya LMDH atau lahan Kehutanan. Nah aman gak ini, sdh ada dlm data luas baku lahan di Kementerian ATR/BPN atau belum. Verifikasi bersama BPS, kmdn kalau sudah ada SK dari Kemeterian LHK, yah silahkan, berarti sudah berhak juga mengakses bantuan pemerintah,” imbuhnya.

Dikatakan Tria untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka tanam mesti memperhatikan teknis budidaya yang baik dan ramah lingkungan, termasuk tumpangsari dengan tanaman tahunan ataupun vetiver pada lahan gundul, berbukit, lahan berlereng, lahan terlantar dan lainnya.

Lebih jauh Tria mengatakan, setelah melalui masa transisi, sekarang saatnya Kementerian Pertanian running kembali. Menurutnya, sekarang ini  sudah tidak ada visi misi dari kementerian, tapi visi misi dari Presiden. “Jadi harus jalan, kalau lahan LMDH bisa dimanfaatkan untuk pertanian kenapa tidak, jangan biarkan sejengkal tanah pun tidak ditanami” ujarnya.

Dijelaskan olehnya, Kementerian Pertanian sudah mempunyai teknologi pengolahan pupuk organik, manfaatkan untuk kembali ramah lingkungan. Saat disinggung soal kuota pupuk bersubsidi yang dibatasi, Tria menjawab, semua itu adalah kewenangan bupati. Jadi setiap laporan harus ada keterangan Bupati.

“Jadi laporannya nanti, alokasi banper baik benih, pupuk, alsintan harus jelas, untuk petani siapa saja harus tepat sasaran sesuai data, jangan sampai overlapping,” tegas Tria.

Sebagai penutup, Tria menyampaikan, saat ini program subsidi pupuk, dalam pengadaan sudah ditangani secara akuntabel, tebuka dan pengadaan banper melalui sistim  e-katalog.

“Jadi semua penjualan pupuk bisa diakses melalui e-katalog di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Hadir pula dalam acara tersebut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Menurutnya Kementerian Pertanian menjadi mitra utama untuk bersama mengembangkan koperasi pertanian berkembang masuk ke pasar global value chain.

Pihaknya akan melakukan konsolidasi untuk memperkuat LMDH dan berharap konsolidasi program antar kementerian dan pemerintah daerah melalui dinas terkait, akan diarahkan pada konsolidasi pembiayaan agar terarah untuk sektor produksi dan unggulan.

Adapun rombongan kunker yang hadir saat itu Perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perwakilan Kementerian Keuangan dan juga Perwakilan dari Perbankan.

Hadir juga dalam acara tersebut Bupati Kendal, Mirna Annisa, Dandim 0715 Kendal, Sejumlah OPD, Sejumlah Lembaga Desa, Lembaga BUMDes dan masyarakat Desa Wonosari.