PARLEMEN

Tunjang Ekspor, Bamsoet Dorong PTA Indonesia-Tunisia Segera Ditandatangani

MONITOR, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong agar perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia – Tunisia yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan, bisa segera menemukan titik temu.

Sehingga, sambung dia, MoU dapat segera ditandatangani di awal tahun 2020 ini.

“Melalui PTA, Indonesia dan Tunisia akan saling memberikan prioritas dan kemudahan pajak bagi barang-barang produksi kedua negara. Sehingga, bisa meningkatkan neraca perdagangan dan volume ekspor,” kata Bamsoet usai menerima Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, H.E. Mr. Riadh Dridi, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (23/1/20).

“Apalagi neraca perdagangan kedua negara selama ini selalu surplus untuk Indonesia mencapai USD 22,42 juta. Dari total sekitar USD 87,96 juta, ekspor Indonesia ke Tunisia mencapai USD 55,19 juta dan impor dari Tunisia sebesar USD 32,77 juta,” tambahnya.

Masih dikatakan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, potensi ekspor Indonesia sangat besar untuk dikembangkan lebih jauh.

Antara lain, kata dia, produk CPO dan turunannya, palm, benang, kakao, kopi, serta rempah-rempah seperti pala, lada, dan cengkeh. Sementara posisi Tunisia juga sangat strategis sebagai pintu masuk produk Indonesia ke berbagai wilayah Mediterania dan Uni Eropa.

Oleh karena itu, melalui perjanjian Free Trade Agreement yang ditandatangani antara Tunisia dengan Uni Eropa pada 2008, membuat tarif bea masuk barang dari Tunisia ke Eropa menjadi 0 persen. Hal tersebut membuat 75 persen pasar ekspor Tunisia membanjiri Uni Eropa.

“Kita bisa memanfaatkan berbagai peluang tersebut, agar produk Indonesia yang sulit masuk ke Uni Eropa bisa mampir terlebih dahulu ke Tunisia. Terpenting kedua negara sama-sama diuntungkan, sama-sama mendatangkan devisa,” papar politikus Golkar tersebut.

Masih dikatakan Bamsoet, MoU bisa memberikan peluang kepada Tunisia untuk aktif terlibat dalam berbagai investasi di Indonesia.

“Khususnya, di tujuh sektor prioritas seperti infrastruktur, manufaktur, kelautan, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif dan industri digital,” pungkasnya.

Recent Posts

ASDP Tutup Layanan Nataru, Penumpang Tumbuh dan Kepuasan Publik Sangat Tinggi

MONITOR, Jakarta - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menutup penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun…

34 menit yang lalu

DPR: KUHP dan KUHAP Baru Jamin Aktivis Tak Bisa Asal Dipenjara

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan reformasi hukum pidana dengan terbitnya…

3 jam yang lalu

Haji 2026, Pemerintah Perkuat Petugas dan Layanan Ramah Perempuan

MONITOR, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan layanan haji yang ramah perempuan melalui penguatan kualitas…

5 jam yang lalu

Tinjau IKN, Menag Harap Rumah Ibadah di IKN Jadi Simbol Kerukunan Beragama

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau progres pembangunan fasilitas rumah ibadah di Ibu…

6 jam yang lalu

Eks Menag Yaqut Tersangka, DPR: Kerja Pansus Tidak Sia-sia

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja Haji 2025, Abdul…

8 jam yang lalu

Buka Diklat PPIH 2026, Menhaj Gus Irfan: Fokus Bahasa Arab dan Disiplin

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah resmi membuka Pendidikan dan Latihan (Diklat) Petugas Penyelenggara…

11 jam yang lalu