PARLEMEN

Tunjang Ekspor, Bamsoet Dorong PTA Indonesia-Tunisia Segera Ditandatangani

MONITOR, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong agar perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia – Tunisia yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan, bisa segera menemukan titik temu.

Sehingga, sambung dia, MoU dapat segera ditandatangani di awal tahun 2020 ini.

“Melalui PTA, Indonesia dan Tunisia akan saling memberikan prioritas dan kemudahan pajak bagi barang-barang produksi kedua negara. Sehingga, bisa meningkatkan neraca perdagangan dan volume ekspor,” kata Bamsoet usai menerima Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, H.E. Mr. Riadh Dridi, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (23/1/20).

“Apalagi neraca perdagangan kedua negara selama ini selalu surplus untuk Indonesia mencapai USD 22,42 juta. Dari total sekitar USD 87,96 juta, ekspor Indonesia ke Tunisia mencapai USD 55,19 juta dan impor dari Tunisia sebesar USD 32,77 juta,” tambahnya.

Masih dikatakan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, potensi ekspor Indonesia sangat besar untuk dikembangkan lebih jauh.

Antara lain, kata dia, produk CPO dan turunannya, palm, benang, kakao, kopi, serta rempah-rempah seperti pala, lada, dan cengkeh. Sementara posisi Tunisia juga sangat strategis sebagai pintu masuk produk Indonesia ke berbagai wilayah Mediterania dan Uni Eropa.

Oleh karena itu, melalui perjanjian Free Trade Agreement yang ditandatangani antara Tunisia dengan Uni Eropa pada 2008, membuat tarif bea masuk barang dari Tunisia ke Eropa menjadi 0 persen. Hal tersebut membuat 75 persen pasar ekspor Tunisia membanjiri Uni Eropa.

“Kita bisa memanfaatkan berbagai peluang tersebut, agar produk Indonesia yang sulit masuk ke Uni Eropa bisa mampir terlebih dahulu ke Tunisia. Terpenting kedua negara sama-sama diuntungkan, sama-sama mendatangkan devisa,” papar politikus Golkar tersebut.

Masih dikatakan Bamsoet, MoU bisa memberikan peluang kepada Tunisia untuk aktif terlibat dalam berbagai investasi di Indonesia.

“Khususnya, di tujuh sektor prioritas seperti infrastruktur, manufaktur, kelautan, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif dan industri digital,” pungkasnya.

Recent Posts

DPR Desak Pemerintah Bergerak Cepat Atasi Badai PHK

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, mendesak pemerintah untuk segera mengambil…

7 jam yang lalu

Kemenperin Cetak SMART ASN Bidik Visi Indonesia Emas 2045

MONITOR, Jakarta - Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu program prioritas nasional untuk mendukung…

8 jam yang lalu

Kementerian Agama Targetkan Rp51 Triliun Dana Zakat 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) mengukuhkan 267 amil zakat kompeten 2025. Ini dilakukan dalam…

9 jam yang lalu

Kemenperin: Generasi Muda Jadi Pasar Potensial Bagi Industri Batik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus berkomitmen untuk melestarikan dan menumbuhkembangkan industri batik sebagai warisan…

11 jam yang lalu

Menag Sebut MBG dan Sekolah Rakyat Sejalan Semangat Kemerdekaan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar menyampaikan pesan kemerdekaan dalam "Zikir dan…

13 jam yang lalu

DPR Minta Indonesia Dorong Implementasi Adil Solusi Dua Negara Palestina-Israel

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, menyambut baik hasil Konferensi Tingkat…

18 jam yang lalu