PEMERINTAHAN

Ogah Pindah ke Kalimantan, Tjahjo Kumolo Sarankan PNS Pensiun Dini

MONITOR, Jakarta – Pemerintah tengah sibuk mendata seluruh pegawai negeri sipil atau PNS yang bakal dipindahkan ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Meski terbilang masih lama sekitar tahun 2024, namun pemerintah ingin menunjukkan bentuk keseriusannya mengawal pemindahan Ibu kota.

Dalam prosesnya, tak memungkiri ada protes penolakan para PNS yang tak sudi pindah di Kalimantan. Untuk mengantisipasi hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memberikan opsi lain.

Tjahjo mengatakan, bagi PNS yang ogah pindah ke ibu kota baru, maka diharapkan untuk bersiap pensiun dini.

“Kalau tidak mau kan bisa program pensiun dipercepat,” kata Tjahjo Kumolo kepada wartawan, belum lama ini.

Politisi PDIP ini mengatakan, saat ini pendataan sudah dilakukan melalui sekretariat jenderal kementerian atau lembaga masing-masing.

Ia memprediksi, ada sekitar 118 ribu PNS yang bakal dipindah ke ibu kota baru. Diantaranya mereka yang berusia maksimum 45 tahun hingga tahun 2023 nanti.

“Itu ditanya mau enggak, walaupun secara prinsip PNS ditugaskan ya harus siap, tapi kan ada pertimbangannya,” terang Tjahjo.

Recent Posts

Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026

MONITOR, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional…

6 jam yang lalu

Singgung Kecelakaan Kereta Hingga Kasus Daycare, Puan Dorong Peningkatan Perlindungan Pekerja di May Day 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan peningkatan perlindungan pekerja di peringatan Hari…

9 jam yang lalu

Waka DPR Cucun: Aspirasi Buruh di May Day 2026 Tunjukkan Kesejahteraan Rakyat Harus Dijaga Lewat Keadilan Bagi Pekerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi…

9 jam yang lalu

Waka DPR Cucun Soroti Sering Terjadinya Kekerasan Pada Anak di Daycare: Sistem dan Pengawasan Masih Lemah

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti sistem dan pengawasan yang lemah terhadap fasilitas…

9 jam yang lalu

Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja, Permenaker 7/2026 Batasi Alih Daya

MONITOR, Jakarta - Pemerintah memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya (outsourcing) melalui terbitnya…

10 jam yang lalu

Pengosongan Rumah Dinas Mabes TNI di Slipi Disebut Berjalan Tertib

MONITOR, Jakarta Barat – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) melaksanakan penertiban dan pengosongan 12…

10 jam yang lalu