PEMERINTAHAN

Ogah Pindah ke Kalimantan, Tjahjo Kumolo Sarankan PNS Pensiun Dini

MONITOR, Jakarta – Pemerintah tengah sibuk mendata seluruh pegawai negeri sipil atau PNS yang bakal dipindahkan ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Meski terbilang masih lama sekitar tahun 2024, namun pemerintah ingin menunjukkan bentuk keseriusannya mengawal pemindahan Ibu kota.

Dalam prosesnya, tak memungkiri ada protes penolakan para PNS yang tak sudi pindah di Kalimantan. Untuk mengantisipasi hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memberikan opsi lain.

Tjahjo mengatakan, bagi PNS yang ogah pindah ke ibu kota baru, maka diharapkan untuk bersiap pensiun dini.

“Kalau tidak mau kan bisa program pensiun dipercepat,” kata Tjahjo Kumolo kepada wartawan, belum lama ini.

Politisi PDIP ini mengatakan, saat ini pendataan sudah dilakukan melalui sekretariat jenderal kementerian atau lembaga masing-masing.

Ia memprediksi, ada sekitar 118 ribu PNS yang bakal dipindah ke ibu kota baru. Diantaranya mereka yang berusia maksimum 45 tahun hingga tahun 2023 nanti.

“Itu ditanya mau enggak, walaupun secara prinsip PNS ditugaskan ya harus siap, tapi kan ada pertimbangannya,” terang Tjahjo.

Recent Posts

Karhutla di Aceh dan Sumut, Puan Tekankan Penanganan Bencana Harus Preventif

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana kebakaran hutan dan…

6 jam yang lalu

3 WNI Overstay Merampok di Jepang, DPR: Cerminan Pengawasan PMI Masih Banyak Lubangnya!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti kasus tiga Warga Negara Indonesia…

8 jam yang lalu

Panglima TNI Terima Kunjungan Kasad Singapura

MONITOR, Jakarta - Komitmen memperkuat kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura kembali ditegaskan melalui…

10 jam yang lalu

Menteri PU Respon Cepat Banjir Jabodetabek, Kerahkan Pompa Mobile di 14 Titik

MONITOR, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespon cepat penanganan banjir dan tanah…

13 jam yang lalu

Banyak Kasus Intoleransi, DPR: Beribadah adalah Hak Konstitusional dan Dilindungi Negara

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti berbagai peristiwa intoleransi yang…

13 jam yang lalu

Kemendagri Siap Fasilitasi Integrasi Masjid, Termasuk dalam RPJMD

MONITOR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan peran…

14 jam yang lalu