MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan bahwa munculnya sejumlah fenomena kelompok yang mengklaim sebagai kerajaan, kekaisaran sah-sah saja, sebagai suatu fakta sejarah.
Akan tetapi, yang menjadi persoalan ketika memori kolektif mengenai sejarah tersebut digunakan untuk mendirikan kembali sistem kerajaan.
“Namun demikian mendirikan kembali sistem kerajaan tentulah bertentangan dengan konstitusi Indonesia dan merupakan langkah mundur dalam berbangsa dan bernegara,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu (19/1).
Bahkan, Hasanuddin menegaskan bahwa mendirikan negara dalam negara dapat dipidanakan menurut Undang-Undang (UU) yang berlaku.
Apalagi, imbuhnya, ditambah dengan unsur penipuan maka aparat dapat segera mengambil tindakan penegakan hukum.
“Para pejuang, tokoh masyarakat , ketua adat, para raja dan sultan serta seluruh komponen bangsa saat itu sepakat membentuk NKRI dan memproklamirkanya pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itulah NKRI sudah final,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Lepas dari itu, jika ada kelompok masyarakat yang berminat menggali dan merekonstruksi sejarah leluhur Indonesia, ungkap Hasanuddin, maka itu sah-sah saja.
“Tapi ini pun perlu kajian komprehensif , apa betul dulu ada Sunda Empire, bahkan di akui oleh PBB segala?” cetusnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin mengungkapkan, para tokoh sejarah dan intelektual juga perlu turun tangan untuk meluruskannya . Jangan sampai sejarah dimanipulasi oleh sekelompok orang.
“Namun demikian saya pun melihat ada keturunan kerajaan atau kesultanan yang berjuang melestarikan nilai nilai budaya yang menjadi local wisdom dengan berbagai kegiatan,” bebernya.
Meski begitu, ujarnya, kegiatan seperti ini perlu diapresiasi dan di beri ruang terutama di bidang budaya dan pariwisata,” bebernya.
“Jangan sampai kegiatan positif itu justru terkoyak oleh segelintir orang untuk kepentingan materi dan hanya membuat onar,” pungkasnya.
