Pemprov Jatim Gerak Cepat Merealisasikan Perpres 80/2019

MONITOR, Jatim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat dalam merealisasikan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Jawa Timur meliputi Kawasan Gerbangkertasusila, Bromo Tengger Semeru (BTS), Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Sejumlah Kementerian Lembaga disambangi provinsi yang dipimpin Mantan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa tersebut. Di antaranya, Kementerian BUMN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selain Gubernur Khofifah, turut serta dalam rombongan tersebut yaitu Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Sekretaris Daerah Heru Tjahjono, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Di Bappenas, rombongan Khofifah diterima Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Kunjungan ke Bappenas dilakukan guna memastikan sebanyak 218 proyek yang tercantum dalam Perpres 80/2019, masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020.

“Alhamdulillah, semua terkonfirmasi masuk kedalam RPJMN lima tahun ke depan. Secara keseluruhan semua sudah klop. Setelah ini akan kita pastikan seluruh proyek tersebut juga masuk dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2021,” terangnya di Jakarta, Kamis (16/1).

Khofifah mengatakan, pertemuannya dengan Kepala Bappenas juga membahas rencana pembangunan Pelabuhan di Probolinggo dan peluang pembiayaan proyek melalui skema obligasi daerah. Skema tersebut selanjutnya akan dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia.

Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, akan memaksimalkan realisasi Perpres 80/2019 ini sebagai pintu masuk percepatan pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan bahkan percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur harus bisa menyatu.

Sedangkan untuk mendukung sistem kerja yang dituntut paralel tersebut, Khofifah mengungkapkan urgensi keberadaan Provincial Project Management Office (PPMO) guna menyusun detil rencana dan tahapan realisasi 218 proyek strategis nasional yang bakal membutuhkan Rp 294,34 trilliun nilai investasi tersebut. PPMO sendiri telah dibentuk dan memiliki posko di Bappeda Provinsi Jatim.

Pembangunan MRT / LRT di Jawa Timur

Di Kementerian Koordinator Perekonomian, rombongan Khofifah diterima Menko Airlangga Hartanto beserta sejumlah Deputi. Dihadapan Airlangga, Khofifah memaparkan apa-apa saja rencana yang tengah dipersiapkan Provinsi Jatim dalam percepatan pembangunan kawasan.

Salah satu diantaranya adalah pembangunan sarana transportasi publik berupa light rail transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) di Kawasan Gerbang Kartasusila. Dalam paparannya, Khofifah mengatakan kebutuhan akan moda transportasi terpadu di kawasan tersebut sangat tinggi. Terlebih Jawa Timur sendiri merupakan provinsi penyumbang terbesar APBN kedua setelah Jakarta.

“Mayoritas perputaran ekonomi masyarakat ada di wilayah-wilayah tersebut. Posisi Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya – Sidoarjo–Lamongan ini tidak ubahnya seperti posisi Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Karawang di Jakarta. Jadi keberadaan LRT/MRT sangat dibutuhkan,” imbuhnya.

Khofifah berharap jaringan transportasi publik di wilayah Gerbang Kertasusila dapat secepatnya terealisasi guna mengantisipasi kepadatan akibat bertambahnya jumlah penduduk di wilayah-wilayah tersebut.

Paparan Khofifah tersebut disambut Menko Airlangga Hartanto dengan meminta kepada Pemprov Jatim membuat daftar prioritas juga melakukan update mulai dari progress, komitmen hingga inventarisir kebutuhan. Kemenko Perekonomian berjanji akan terjun langsung dalam realisasi Perpres 80 Tahun 2019.

Sementara itu, di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) Rombongan Khofifah yang bertemu langsung Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia meminta dukungan BKPM untuk ikut memasarkan proyek-proyek infrastruktur di Provinsi Jawa Timur kepada investor luar negeri. Pemprov Jatim, saat ini tengah menyusun detail proyek yang akan ditawarkan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Tidak hanya nilai proyek, sumber pendanaan, prospek investasi, estimasi margin, namun juga detail hingga ketersediaan tanah dan statusnya seperti apa. Data lengkap inilah yang nantinya akan ditawarkan kepada investor,” imbuhnya.

Selain dukungan berupa promosi, Khofifah juga mengharapkan adanya Liaison Officer (LO) atau penghubung BKPM yang ditunjuk khusus untuk Jawa Timur. Penunjukan LO tersebut diharapkan bisa memberikan masukan-masukan perihal proyek strategis yang memiliki daya tarik lebih bagi investor.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPM Bahlil mengatakan dirinya siap menjadi marketer bagi Jawa Timur dihadapan para investor asing. Menurutnya, apa yang direncanakan Pemprov Jatim sangat layak didukung penuh karena membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat di Jatim.

“Saya janji akan bantu penuh Jawa Timur. Termasuk pemetaan regulasi kementerian apa saja yang menghambat masuknya investasi di Jawa Timur,” tukasnya.