Pemindahan Ibu Kota Banyak yang Gagal, Pemerintah Harus Belajar dari Negara Lain

Diskusi Publik Menyoal Pemindahan Ibu Kota Negara di KAHMI Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kamis (16/1/2020).

MONITOR, Jakarta – Majelis Nasional Korps Alumni HMI atau KAHMI menggelar diskusi publik menyoal pemindahan Ibu Kota dengan tema “Relevansi Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Pelambatan Ekonomi dan Geopolitik Global” di KAHMI Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kamis (16/1/2020).

Dalam diskusi yang juga dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Kahmi memberikan masukan kepada pemerintah terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kahmi berharap desain IKN baru nantinya produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Anggota Dewan Pakar Kahmi yang juga Guru Besar IPB, Prof. Rokhmin Dahuri yang hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut meminta pemerintah agar belajar kepada negara-negara yang telah melakukan pemindahan ibu kota negara termasuk negara tetangga Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya yang dianggap gagal karena karena pegawai pemerintah enggan pindah, dan secara de facto pusat pemerintah dan perekonomian tetap berada di Kuala Lumpur.

“Pemindahan ibukota itu harus belajar kepada negara-negara lain termasuk tetangga kita Malaysia. Karena kita tahu pemindahan ibu kota negara dari berbagai negara itu ada yang sukses dan ada yang fail atau gagal. Seperti amerika dari new York ke Washington DC itu sukses, sementara Malaysia dari kuala lumpur ke putra jaya dikatakan faild atau gagal,” ujarnya.

Adapun ukuran sukses tidaknya pemindahan ibukota negara baru diukur dari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut dan sekitarnya. Kahmi juga berharap pemindahan IKN nantinya tidak hanya memberi dampak ekonomi terhadap Kalimantan timur melainkan juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selain itu, mantan Menteri kelautan dan perikanan itu berharap pemindahan IKN menjadi momentum membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru utamanya mewujudkan pemerataan di wilayah timur Indonesia sebagaimana juga tertuang dalam visi poros maritim dunia.

“Pemindahan IKN tidak hanya berdimensi di level nasional tapi juga global. Jika china punya konsep geoekonomi dan geopolitik BRI (The Belt and Road Initiative) atau jalur sutera, maka kita punya konsep poros maritim dunia. Nah pemindahan IKN ini menjadi momentum untuk mewujudkan itu. Membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pulau jawa dengan salah satunya memanfaatan potensi ekonomi maritim dan sumber daya wilayah pesisir dan lain-lain,” tandasnya.