MONITOR, Jakarta – Pindahnya status Ibu Kota dari Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, angkat bicara. Ia mengatakan, sebetulnya bukan status itu yang penting, melainkan bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayani kebutuhan global.
“Jadi memang kenyataannya Jakarta akan mengalami transformasi. Tapi, bagi Jakarta, sebetulnya bukan status itu yang penting. Sekarang kita berbicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayaninya itu adalah melayani kebutuhan global. Ini tantangan kita sekarang,” ujar Anies saat hadiri Talkshow Format dan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, di Ruang Pola Bappeda, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, yang dilakukan secara daring Kamis (27/1).
Menurut Anies, peran Jakarta ke depannya sebagai pusat ekonomi bisnis berskala global. Dengan berbagai perubahan yang dialami Jakarta, Pemprov DKI Jakarta dituntut menata kembali untuk pengelolaan kota ini. Karena itulah, saat ini Jakarta sedang menyusun RPD Tahun 2023-2026.
Penyusunan RPD diharapkan dapat menjadikan Jakarta menjadi pusat perekonomian, pendidikan dan kesehatan. RPD bukan hanya terkait hal administrasi maupun meneruskan program yang sudah ada, melainkan mempertimbangkan posisi Jakarta di dalam orbit kota megapolitan dunia.
“Jakarta saat ini menyumbangkan 18 persen dari GDP Nasional. Kalau kita bisa terus melakukan efisiensi atas kegiatan perekonomian, maka lompatan ini akan makin kuat lagi, karena pintu gerbang internasional tetap ada di Jakarta,” terang Gubernur Anies.
Selain itu, Anies berharap simpul sosial, budaya, dan peradaban yang telah terbangun di kota Jakarta dapat tetap terjaga dengan baik dan lebih diperkuat lagi. Kesetaraan dan keadilan harus menjadi yang utama.
“Kota ini menjadi kota kumpulnya seluruh unsur bangsa. Karena itu, kesetaraan jadi penting, keadilan jadi penting. Karena, semua yang datang di kota ini harus bisa mendapatkan itu. Ini yang saya ingin garis bawahi bagaimana mengaturnya ke depan,” ucapnya.
Dituturkan Anies, pandemi COVID-19 juga turut mengubah tatanan aktivitas masyarakat. Dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 tidak hanya harus direspons cepat, tetapi juga harus dilakukan perubahan desain pembangunan dan pengelolaan kota. Karena itu, dalam menyusun RPD, pandemi juga termasuk hal yang menjadi bahasan.
Dengan segala upaya dan capaian yang telah diraih, Pemprov DKI Jakarta perlu terus melakukan berbagi perbaikan dan perubahan. Penyusunan RPD Tahun 2023-2026 merupakan momentum untuk merangkai visi Jakarta ke depan dan menjawab berbagai tantangan yang fundamental.
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta membuka ruang-ruang diskusi dengan para ahli atau pakar, serta seluruh pihak untuk memperluas wawasan dalam menyiapkan rute menuju kota berskala global.
“Kita ingin sekali dalam forum ini mungkin lebih banyak pendekatannya induktif daripada deduktif. Jadi, bukan apa konsepnya, bagaimana peraturannya di Jakarta, bukan. Tapi, bagaimana memanfatkan peluang, menyelesaikan masalah, dan ini tantangan tersendiri. Kita di dunia public policy itu adalah menyelesaikan masalah. Kita harapkan dapat masukan dari berbagai pihak untuk ikut menyelesaikan masalah di Jakarta,”pungkasnya.
