Anggarkan Rp.4 M, Pemprov DKI Bakal Beli Toa Peringatan Bencana

Ilustrasi gedung Balaikota DKI Jakarta (dok: Arah.com)

MONITOR, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta berencana membeli enam buah alat pengeras suara alias toa dengan anggaran 4 M yang dianggarkan melalui APBD 2020. Tujuannya, tak lain agar tak dituding telat dalam memberikan informasi datangnya bencana.

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI, Ridwan mengatakan, pembelian 6 toa atau Disaster Warning System (DWS) ini merupakan tambahan dari 14 toa yang sebelumnya sudah dimiliki oleh Pemprov DKI.

Perangkat ini tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD Jakarta.

“Tahun 2020 pengadaan 6 set DWS. Anggaran Rp 4.073.901.441,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, M. Ridwan kepada wartawan, Rabu (15/1/).

Ridwan mengatakan anggaran Rp 4 miliar itu belum termasuk biaya perawatan selama satu tahun yakni sebesar Rp165 juta.

Ia menjelaskan DWS merupakan perangkat yang terdiri dari empat toa yang dipasang dalam satu tiang besar. Ia mengklaim toa yang terpasang bukan hanya sekadar pengeras suara biasa.

Tetapi fungsinya sebagai peringatan dini bencana seperti Automatic Weather Sensor (AWS) dan Automatic Water Level Recorder (AWLR).

Jika pintu air sudah siaga 3 atau berstatus waspada, akan diumumkan dari Kantor BPDB DKI. Nantinya informasi peringatan dini bencana itu juga akan diteruskan ke What’s App Grup (WAG) camat dan lurah setempat.

“Kalau tambah pakai toa akan menjadi lebih bagus untuk melengkapi informasi,” ujar dia.

Sementara untuk lokasi pemasangan DWS ini tersebar di titik rawan banjir di Jakarta. Di antaranya adalah Tegal alur, Rawajati, Makasar, Jati Padang, Kedoya selatan, dan Cililitan.

Pada 2019, DWS ini telah di pasang di 14 lokasi, antara lain: 14 titik Ulujami Jakarta Selatan, Petogogan Jakarta Selatan, Cipulir Jakarta Selatan, Pengadegan Jakarta Selatan, Cilandak Timur Jakarta Selatan serta Pejaten Timur Jakarta Selatan.

Kemudian Rawa Buaya Jakarta Barat, Kapuk Jakarta Barat, Kembangan Utara Jakarta Barat, Kampung Melayu Jakarta Timur, Bidara Cina Jakarta Timur, Cawang Jakarta Timur, Cipinang Melayu Jakarta Timur, dan Kebon Pala Jakarta Timur.

Ridwan mengklaim penambahan enam DWS disebutnya sesuai dengan kebutuhan BPBD dalam memberi peringatan ke masyarakat di Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Memang kebutuhannya tahun 2020 hanya enam dan sudah mengcover semua aliran DAS,” pungkasnya.