MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto minta Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), berhati-hati membuat rencana menarik subsidi LPG 3 kg mulai semester II tahun 2020. Menurutnya, sebelum menetapkan kebijakan ini Pemerintah diminta menyiapkan data jumlah masyarakat miskin yang akan menerima kompensasi dari penghilangan subsidi LPG 3 kg tersebut.
“Kebijakan itu harus diperhitungkan secara cermat. Jangan sembrono. Karena kebijakan penarikan subsidi Gas 3 kg akan berdampak luas bagi masyarakat,” kata Mulyanto melalui keterangan tertulis yang diterima Rabu (15/1).
Dikatakan Mulyanto, PKS pada dasarnya memaklumi rencana kebijakan tersebut. Asalkan pada saat yang sama Pemerintah menyediakan kompensasi langsung kepada masyarakat.
PKS sepakat bahwa subsidi diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, bukan pada komoditas yang disalurkan. Untuk itu kita minta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM menghitung secara cermat besaran jumlah masyarakat miskin calon penerima kompensasi pencabutan subsidi LPG 3 kg.
“Agar pemberian kompensasi tersebut lebih tepat sasaran,” ujar Mulyanto.
Sedikitnya ada dua hal yang perlu diperhatikan Pemerintah dalam pendistribusian kompensasi penarikan subsidi LPG 3 kg. Pertama, kompensasi diberikan kepada “orang yang membutuhkan” dengan data by name by address yang akurat.
Kedua, kelebihan anggaran subsidi LPG 3 kg dapat dialihkan untuk subsidi listrik sehingga harga listrik untuk golongan rumah tangga tidak mampu 900 VA tidak naik.
“Kami juga berharap pada saat yang sama Pemerintah gencar mengembangkan jaringan gas alam. Agar kebutuhan gas yang murah bagi masyarakat tetap terpenuhi. Ini akan mengurangi secara signifikan ketergantungan kita pada impor gas.
Dengan demikian defisit transaksi berjalan dan penggerusan devisa karena impor LPG dapat dikurangi,” tegas Mulyanto.
