MPR Desak Pemerintah Pusat dan Daerah Tegas Kembalikan Fungsi Sungai

MONITOR, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah, terutama DKI Jakarta harus seiring sejalan dalam mengembalikan fungsi sungai sebagai tempat aliran air. Bukan sebagai tempat lahan pemukiman warga.

“Mau normalisasi, naturalisasi, revitalisasi, atau sisi lainnya, silakan saja. Yang penting prosesnya dikerjakan. Jangan hanya sekadar gagasan manis tanpa realisasi apapun. Jika sudah terjadi bencana, rakyatlah yang menjadi korbannya,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, usai meninjau lokasi banjir di Kelurahan Pengadegan, Selasa (7/1).

Bagi warga yang saat ini masih bermukim disekitar bantaran sungai, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menyarankan segera direlokasi ke rumah susun dengan harga sewa yang terjangkau.

Sebab, sambung dia, membiarkan warga tinggal di bantaran sungai dengan potensi bencana yang besar, bukanlah tindakan bijak seorang pemimpin. Selain karena lingkungan yang tidak sehat sebagai tempat bermukim, juga bisa membawa dampak bencana kepada masyarakat luas.

“Relokasi ke Rusunawa menjadi alternatif ideal agar saudara-saudara kita yang sudah terlanjur bermukim di bantaran sungai, bisa tetap memiliki tempat tinggal,” ujarnya.

“Sambil kedepannya penegakan ketertiban harus dilakukan agar jangan sampai ada lagi warga yang membangun pemukiman di bantaran sungai. Pembiaran tak boleh dianggap lumrah,” tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai, dengan APBD DKI Jakarta mencapai Rp 87,95 triliun, serta didukung program infrastruktur pembangunan dari pusat, seharusnya bukan hal yang sulit bagi Pemda DKI Jakarta melakukan relokasi warga dan pengembalian fungsi sungai. Sambil juga diperkuat dengan berbagai program mitigasi bencana lainnya.

“Sudah berkali-kali kita mengalami bencana banjir. Ini semata bukan salah alam, melainkan kita yang lalai. Apakah kita mau seperti ini terus. Peran aktif warga dalam menuntut kinerja maksimal dari para pemangku kebijakan sangat diperlukan,” ucap politikus Golkar itu.

“Karena tanpa kritik dan saran warga, pemegang mandat yang mengelola APBD maupun APBN bisa saja seenaknya menggunakan anggaran bukan untuk rakyat. Karena itu, mari awasi setiap rupiah dalam APBD dan APBN untuk sebesarnya kemakmuran rakyat,” pungkas Bamsoet.