MONITOR, Jakarta – Peristiwa banjir yang menerjang Ibukota di awal tahun 2020 membuat kalangan DPRD DKI Jakarta duduk bersama. Terbaru, empat Ketua Fraksi berkumpul di ruang Ketua Fraksi PAN, diantaranya Ketua Fraksi PAN Lukmanul Hakim, Ketua Fraksi NasDem Wibi Adriano, Ketua Fraksi Fraksi Golkar Basri Baco dan Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad.
Dalam pertemuan itu, mereka sepakat menyatakan lemahnya pelayanan Pemprov DKI terhadap korban banjir. Ketua Fraksi Partai NasDem Wibi Adriano mengatakan, penanganan banjir harus serius dilakukan.
“Urusan politik bisa dibicarakan besok, saat ini lebih baik kita bicara bagaimana para korban banjir terselamatkan,” ujarnya kepada MONITOR, Senin (6/1).
Wibi pun menyoroti lemahnya manajamen penanganan banjir. Oleh karenanya, Pemprov DKI harus menjelaskan kepada publik kenapa banjir bisa terjadi dan bagaimana penanganannya.
“Banjir di Jakarta ini jangan dianggap remeh. Belasan orang meninggal, ribuan orang harus mengungsi kerugian material dan imaterial pun tak sedikit. Dan tugas kami memberi pengawasan terhadap sejauh mana Pemprov DKI memberi pelayanan yang baik terhadap korban berdampak banjir,” terangnya.
Ketua Fraksi Golkar Basri Baco justru menyoroti banyaknya kantong-kantong banjir yang belum mendapatkan bantuan. Data itu dia dapatkan ketika turun ke lapangan.
“Disini saya melihat maping camat terhadap korban banjir patut dipertanyakan,” tegas Baco.
Menurut Baco, terjadinya banjir diawal di tahun 2020 harus jadi pil pahit yang tidak boleh terulang lagi. Dan harus jadi pelajaran bersama.
“Dan dalam penanganan banjir ini Pak Anies sebagai Gubernur Jakarta jangan hanya menggunakan dana Bazis. Bila perlu semua PNS bahkan kami dewan potong gaji kami 10 persen,” tandasnya.
Baco pun mempertanyakan 250 truk sampah yang dimiliki Pemprov DKI tak terlihat di wilayah korban banjir.
Sementara itu dalam pertemuan tersebut, Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad mengatakan, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap anggaran banjir.
“Saya melihat konsep penanganan banjir itu jangan hanya wacana tapi harus dikerjakan. Jangan lagi ribut soal normalisasi atau naturalisasi,” tandasnya.
Ketua Fraksi PAN Lukmanul Hakim, mengatakan, Pemprov DKI lambat dalam memberi bantuan terhadap korban banjir.
“Di daerah Semanan, Jakarta Barat, air belum surut, pompa air tidak berjalan maksimal. Ditambah obat-obatan kurang,” pungkasnya.
