MONITOR, Jakarta – Kalangan wakil Jakarta menilai bahwa persoalan banjir bukan hanya milik DKI Jakarta, melainkan milik bersama yang didalamnya ada pemerintah pusat dan beberapa daerah yang menjadi penyangga Ibukota
Oleh karenanya, untuk menemukan solusi terhadap permasalah banjir ini, para politisi yang berkantor di Kebon Sirih ini, akan mengundang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan beberapa Kepala Daerah penyangga Ibukota seperti, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang.
“Saya kira duduk bareng serius bahas persoalan banjir perlu dilakukan. Nah, kami di DPRD DKI ini akan mendorong untuk diadakan pertemuan bersama tersebut,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik di Wisma Garuda Pondok Ranggon, Jakarta Timur.
Menurut Taufik, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR harus segera menyelesaikan proyek pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mengurangi debit air yang mengarah ke wilayah Jakarta dan sekitarnya.
“Kita akan duduk bareng, gimana ini air yang limpahan dari Katulampa yang cukup besar itu kan harusnya disalurkan (ke waduk). (Karenanya) dua waduk yang akan dibangun oleh pemerintah pusat itu diselesaikan segera,” kata Taufik.
“Karena kalau air yang mengalir itu kemudian disalurkan ke waduk, sekian persen (air) masuk waduk, berkurang dong. Waduk satu lagi sekian persen, (aliran air) berkurang,” sambungnya.
Taufik mengaku akan segera menyampaikan harapan rencana pertemuan tersebut kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, supaya pertemuan itu bisa segera direalisasikan.
“Saya sih mau minta kepada Ketua (DPRD DKI) nanti untuk mengundang. Mungkin minggu depan kita undang semua itu duduk bareng satu meja, panggil pakar, pakar air, pakar tata ruang, panggil semua. Karena gini ya, kan kita mesti pikiran juga Bogor, Bekasi, kita mesti pikirin,” pungkasnya.()
