MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Addin Jauharudin meminta semua pihak di Indonesia untuk tidak mempolitisasi isu persoalan Uighur di Xinjiang karena hal tersebut merupakan masalah internal pemerintah Tiongkok.
Menurut Addin adanya gerakan separatisme, dan radikalisme yang berkembang di sebagian masyarakat Uighur, sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan persuasif, perdamaian dan bisa belajar dari komunitas muslim Indonesia.
“Ini demi menciptakan stabilitas kawasan di Tiongkok dan perdamaian global,” kata mantan Ketua Umum PB PMII tersebut di Jakarta. Kamis (27/12/2019).
Addin memaparkan, jumlah penduduk muslim di Cina mencapai 23 juta jiwa. Tersebar di banyak provinsi dan etnis. Begitupun jumlah mahasiswa Indonesia sekitar 440 ribu orang semuanya dalam keadaan baik–baik saja.
“Maka konflik Uighur tidak bisa dikaitkan dengan persoalan agama dan persoalan terorisme dan radikalisme yang berkembang di Uighur juga bukan bagian dari agama,” ungkapnya.
Addin menghimbau kepada seluruh organisasi di Indonesia dan khususnya organisasi islam untuk tidak terprovokasi soal Uighur, yang tentu saja dapat berdampak pada terganggunya perdamaian global.
“Mari kita kedepankan tabayyun. DPP KNPI sebagai organisasi berhimpun organisasi kepemudaan yang isinya lintas agama, suku dan golongan menghimbau untuk memandang soal Uighur secara jernih, rasional dan tidak terprovokasi dengan sentimen suku agama dan ras (SARA),” ungkap dia.
“Kepada pemerintah agar melakukan diplomasi lunak untuk membantu dengan membagi pengalaman penyelesaian konflik kepada pemerintah Tiongkok,” pungkasnya.
