MONITOR, Jakarta – Kejengkelan Presiden atas tidak adanya pembangunan kilang minyak sejak beberapa tahun seharusnya diikuti dengan mengeluarkan kebijakan berupa instruksi presiden (inpres) kepada lembaga terkait.
Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto mengatakan, sebagai pemimpin tertinggi, presiden punya kewenangan dan otoritas yang dilindungi konstitusi untuk memaksa lembaga-lembaga yang dipimpinnya mengerjakan apa yang dianggapnya perlu.
Ia menilai, kejengkelan presiden di forum seminar tidak akan berarti apa-apa tanpa diikuti kebijakan yang tegas. Menurutnya, jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin kewibawaan presiden di mata rakyat akan turun.
“Yang kita butuhkan sekarang ini bukan curhat presiden tapi kerja nyata. Buktikan bahwa presiden sungguh-sungguh ingin membangun kilang minyak sebagai salah satu upaya memperbaiki defisit neraca perdagangan. Bila perlu presiden pimpin langsung program pembangunan kilang minyak ini sampai benar-benar terwujud. Jangan seperti periode sebelumnya presiden luput merealisasikan pembangunan kilang minyak karena terlena dengan janji-janji bawahan,” ujar Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR-RI ini menilai pembangunan kilang minyak baru ini mendesak dilakukan untuk mengurangi impor migas yang selama ini menjadi salah satu penyebab terbesar defisit neraca perdagangan.
Ia mengatakan, Pemerintah harus berani mengambil sikap tegas untuk mengurangi impor migas sambil menambah jumlah kilang yang mampu mengolah minyak mentah (crude oil) menjadi BBM dan produk lainnya.
Menurutnya, pembangunan kilang ini dapat membantu Pemerintah menekan impor minyak jadi. Meskipun tidak dipungkiri dengan pembangunan kilang minyak ini Pemerintah masih perlu impor minyak mentah. Tapi setidaknya angka yang harus ditanggung tidak sebesar bila pemerintah impor migas siap pakai.
Mulyanto menilai Pemerintah cukup mampu membangun kilang migas. Apalagi sebelumnya Pertamina sudah menyatakan siap dan berencana membangun kilang migas ini di beberapa titik. Dengan demikian presiden cukup mem-back up kebijakan agar program ini dapat terealisasi.
Jika presiden merasa ada pihak tertentu yang sengaja menghalang-halangi upaya pembangunan kilang minyak ini justru dengan kewenangan yang dimilili presiden dapat memerintahkan pihak keamanan untuk mengambil tindakan.
Presiden jangan berpolemik di media dengan menyebut ada mafia migas yang tidak senang pemerintah membangun kilang minyak. Hal itu disebabkan oleh terganggunya impor migas yang selama ini dinikmati.
“Presiden jangan kalah dengan mafia. Jika presiden tahu siapa-siapa saja yang menjadi penghalang, harus berani diambil tindakan,” tegas Mulyanto.
Untuk mengoptimalkan manfaat, Mulyanto mengusulkan pembangunan kilang minyak ini diintegrasikan dengan industri petrokimia. Sehingga antar pihak bisa saling bersinergi.
