Pengamat LIPI Siti Zuhro (dok: Harnas)
MONITOR, Jakarta – Berlarut larutnya pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI menjadi perhatian banyak kalangan. Salah satunya datang dari pengamat politik LIPI Siti Juhro.
Menurut pengamat senior LIPI ini, lambatnya pemilihan Wagub DKI dikarena adanya konflik PKS-Gerindra sebagai partai yang berhak mengusung calon Wagub.
“Dari hasil penelitian saya, mencium adanya konflik antara PKS dan Gerindra sehingga pemilihan Wagub itu tak kelar-kelar,” ujar Siti Juhro di Gedung Joang.
Dari konflik tersebut maka DPRD DKI pun sangat sulit untuk mendapatkan kata sepakat terkait calon Wagub yang akan dipilih.
“Jadi memang harus ada kata sepakat dulu dari kedua partai pengusung ini kalau memang pemilihan Wagub ingin berjalan lancar,” terangnya.
Untuk memperoleh kata sepakat tersebut, Siti Juhro pun menyarankan agar PKS-Gerindra mengusulkan calon Wagub alternatif yang bukan dari kader partai. Menurutnya, calon ini tentu bisa mencairkan suasana yang baik antar PKS dan Gerindra.
“Saya yakin kalau ada calon alternatif diluar kader partai semuanya akan lancar. Karena kebuntuan pemilihan Wagub ini terjadi karena PKS dan Gerindra ingin keterwakilannya yang jadi,” tegasnya.
Kalau pun nantinya Gerindra-PKS tetap bersikukuh dengan egonya masing-masing, Siti Juhro pun memastikan PKS-Gerindra akan gigit jari karena dirinya memprediksi tak akan ada Wagub di DKI hingga Anies lengser.
“Kalau ini terjadi jelas yang dirugikan adalah masyarakat. karena pekerjaan gubernur menjadi tak tertangani secara sempurna,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris geram kepada pihak BP…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai lonjakan harga plastik dapat menjadi momentum…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti mendesak pihak Universitas…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti kasus dugaan pelecehan seksual di…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat tingginya antusiasme pengguna yang mengoptimalisasi fitur…
MONITOR, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Lembaga Kebijakan…