Hentikan Pertumpahan Darah, Pansus Papua Usul TNI dan KKB Duduk Bareng

MONITOR, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua Filep Wamafma mengungkapkan pada hari Selasa, 17 Desember 2019 kemarin adalah hari yang menyedihkan.

Betapa tidak, sambung dia, pada hari itu terjadi kontak senjata antara sekelompok orang yang diduga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), menyerang Satgas TNI yang sedang bertugas.

“Dalam satu jam kontak senjata, dua personel TNI dari Nanggala 15, yaitu Lettu Inf. Erizal Zuhri Sidabutar dan Serda Rizky meninggal dunia, setelah sempat dirawat akibat terkena tembakan,” kata Filep dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/12).

“Tentu saja hal ini mengejutkan semua pihak, terutama di saat Pansus Papua sedang bekerja giat untuk menciptakan perdamaian di Tanah Papua,” tambahnya.

Dalam kesempatannya itu, Filep menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa yang mendalam atas gugurnya para personel TNI tersebut, seraya berharap agar peristiwa serupa tidak terulang lagi.

“Harus diakui bahwa peristiwa semacam ini bukanlah sekali dua kali terjadi di daerah rawan konflik semacam Intan Jaya. Perulangan berbagai peristiwa sejenis seharusnya membuka mata berbagai pihak bahwa semua persoalan di Papua harus segera diselesaikan,” sebut senator dari Papua Barat itu.

“Persoalan semacam ini juga sejatinya membuka hati nurani semua orang bahwa nuansa kebencian sedang berakar dan berkembang di Tanah Papua. Mengapa demikian? Konflik yang terjadi, sesungguhnya merupakan letupan-letupan dendam akibat saling menyerang, saling menuding kesalahan, saling mempertahankan ego, baik pihak pemerintah, maupun pihak KKB,” papar dia.

Dalam keadaan semacam itu, imbuh dia, pendekatan-pendekatan berkarakter militeristik, sudah sepantasnya ditinggalkan, demikian juga halnya perlawanan yang bernuansa militer. Ini berarti, ada kepentingan lain yang lebih besar yang harus dilindungi, yaitu masyarakat sipil yang tidak ingin wilayahnya menjadi ajang pertumpahan darah, atau bahkan menyaksikan sendiri adanya pertempuran antara saudara sebangsa.

“Demi kedamaian rakyat sipil pula, kedua belah pihak, TNI dan KKB, perlu menahan diri untuk memikirkan langkah-langkah konstruktif kooperatif, sehingga kedamaian di Papua dapat dirasakan,” tegasnya.

“Sesungguhnya tidak mudah mendudukkan “singa” dan “harimau” pada satu meja, kecuali kepada keduanya dihadirkan santapan yang sama lezatnya. Meskipun tidak mudah, negara harus memastikan bahwa baik TNI maupun KKB harus duduk bersama dan bicara dari hati ke hati, tentang masa depan anak-anak Papua, tentang kedamaian yang seharusnya dirasakan di Papua,” pungkas Filep.