PERTANIAN

Mentan: Korupsi Musuh Kita Bersama

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Sdunia (HAKORDIA) yang jatuh setiap tanggal 9 Desember di Auditorium Gedung F kementan, Jumat (13/1).

Hakordia tahun ini mengangkat tema ‘Bersama Melawan Korupsi, Wujudkan Indonesia Maju’ dihadiri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta jajarannya serta Anggota DPR dari Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Syahrul Yasin Limpo menegaskan Hakordia merupakan akumulasi dalam mendukung norma-norma di dunia. Korupsi adalah musuh bersama sehingga norma-norma yang baik harus diteruskan, yang salah jangan diulang.

“Hormati istri dan anak, jangan buat malu keluarga, anak kita, cucu kita. Korupsi terjadi karena 68 persen akibat faktor kelemahan intelektual,” tegas Syahrul.

Untuk itu, Syahrul menuturkan WTP yang sudah diraih Kementan harus dijaga bersama, tidak cukup oleh Menteri, Irjen dan Dirjen, tapi harus bersifat komunitas. Untuk menjaganya, harus menghadirkan leadeship dan behaviour, pikiran pintar, hati dan memiliki integristas.

“Selanjutnya, membuat kita bebas dari korupsi adalah sistem seperti halnya WBK. Sistem ini kita bangun untuk memframing agar tidak terjadi korupsi sama halnya kita memframing diri kita. Selain itu ciptakan lingkungan seperti halnya WBK agar tidak ada indikasi korupsi dalam berinteraksi,” bebernya.

Sementara itu, Anggota DPR dari Komisi VII DPR RI, Mulyanto yang juga sebagai penggagas WBK di Kementan mengaku sangat bangga karena Kementan mampu mempertahankan WBK.

Satu hal yang perlu dipahami adalah tugas Itjen bukan sekedar mencari kesalahan, tetapi melaksanakan pembinaan melalui WBK. WBK adalah prasyarat agar kondisi kondusif untuk melaksanakan program dilapangan, sehingga jika ada kesalahan dijalan akan diperbaiki hingga berjalan normal kembali.

“Tetapi saat ini persoalan kita adalah terjadinya defisit transaksi berjalan. Saya ingin bertanya apakah kita harus mengimpor produk pertanian untuk menghabiskan devisa kita? Untuk itu kita harus fokus mengoptimalkan substitusi produk pertanian sesuai harapan menteri pertanian sehingga kita bisa surplus. Perjuangan bapak ibu sangat luar biasa,” ujarnya.

Inspektur Jenderal Kementan, Justan Riduan Siahaan mengatakan kurun waktu 2 tahun berturut Kementan mendapat penghargaan dari KPK sebagai pengelola gratifikasi terbaik. Ini sebagai bukti bhawa seluruh jajaran siap mendukung program Kementan.

“Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai kementerian terbaik dalam pencegahan dan pengelolaan gratifikasi selama 2 tahun berturut-turut oleh KPK-RI, yaitu pada tahun 2017 dan 2018,” tutur Justan.

Peringatan hari anti korupsi sedunia yang diselenggarakan kali ini berbarengan dengan momentum satu dasawarsa pelaksanaan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kementan sesuai dictum ke sembilan inpres 5 tahin 2004 yang mengamanatkan seluruh kementerian dan lembaga negara untuk menerapkan WBK di instansi masing masing.

Sebanyak 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (Kemenpan – RB), yaitu Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan hijauan Pakan Ternak Baturaden Jawa Tengah, Balai Embrio Transfer Cipelang Bogor, Balai Inseminasi Buatan Bandung Jawa Barat, Balai Penelitian Tanaman Keras Malang, dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung.

Selain itu Kementerian Pertanian juga ditetapkan sebagai Kementerian Pelopor Perubahan tahun 2019 yang telah berkomitmen melakukan perubahan terus menerus pada pelayanan publik dan penataan birokrasi sebagai representasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kerugian negara akibat tindakan korupsi di tahun 2018 mencapai 9.25 triliun dengan jumlah 1.053 kasus dan terdakwa mencapai mencapai 1.162.

Recent Posts

Laba Tembus Rp1,9 Triliun Pada Semester I 2026: Jasa Marga Kian Perkuat Ekosistem Jalan Tol Nasional

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”) terus membuktikan resiliensi dan kepemimpinannya di industri jalan tol nasional dengan mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional…

11 jam yang lalu

Muktamar NU Memanas; 9 Ulama Jadi Penentu, Hery Haryanto Azumi Berpeluang jadi Jalan Tengah

MONITOR, Jombang - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memasuki fase krusial. Konfigurasi kepemimpinan PBNU periode 2026–2031…

1 hari yang lalu

Kasus Yogi Mentawai: Ombudsman Dorong Negara Kedepankan Pembinaan

MONITOR, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menaruh perhatian terhadap perkara Yogi Gilang Arya Setia, warga…

2 hari yang lalu

Kuasa Hukum UIN Jakarta: Penataan SIP Pamulang Bagian dari Pengamanan Aset Negara

MONITOR, Jakarta - Kuasa Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, S.H., M.H., menegaskan penataan dan…

2 hari yang lalu

Jelang ESDP 2027, Kemnaker dan IM Japan Perkuat Kesiapan Peserta Pemagangan Indonesia

MONITOR, Tokyo – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama International Manpower Development Organization (IM Japan) membahas kesiapan…

3 hari yang lalu

Menteri UMKM Pastikan Banpres bagi UMKM Terdampak Bencana Sumatera Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan Bantuan Presiden…

3 hari yang lalu