MEGAPOLITAN

APBD DKI 2020 Disahkan Rp 87,96 Triliun, PSI Berikan Catatan Ini

MONITOR, Jakarta – Pemprov dan DPRD DKI Jakarta sudah mengetok palu APBD DKI 2020 dengan nilai Rp 87,96 Triliunan. Namun dalam pengesahan APBD 2020 banjir catatan. Catatan tersebut salah satunya datang dari Fraksi PSI.

“Bagi kami di PSI, sangat sulit sekali bagi mendapatkan data rinci selama proses (APBD) ini. Kalaupun diberikan, baru diberikan di hari-H atau sehari sebelum pembahasan. Oleh karenanya sepatut dan sewajarnya penyusunan anggaran dan pembahasan dengan DPRD ini diberikan waktu dan data yang cukup,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad.

Idris juga mengatakan, Fraksi PSI juga tetap mengkritik item-item pengadaan yang menurutnya belum terjawab dan terjelaskan. Antara lain, anggaran LRT Dishub yang diduga melanggar Pergub 154/2017, kegiatan Formula E yang tidak sesuai dengan asas keadilan, dan pengadaan barang-barang mahal di Damkar, Kominfo, dan BPRD.

“Anggaran kegiatan senilai ratusan miliar ini tidak ada harga pembanding dari merk yang berbeda, dan tidak disertakan kajian teknis. Dan ini mejadi catatan PSI,” pungkasnya.

Diketahui, DPRD DKI memutuskan total APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp87,95 triliun. APBD tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp82,195 triliun dan rencana Penerimaan Pembayaran sejumlah Rp5,760 triliun.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

6 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

7 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

11 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

12 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

16 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

16 jam yang lalu