MEGAPOLITAN

APBD DKI 2020 Disahkan Rp 87,96 Triliun, PSI Berikan Catatan Ini

MONITOR, Jakarta – Pemprov dan DPRD DKI Jakarta sudah mengetok palu APBD DKI 2020 dengan nilai Rp 87,96 Triliunan. Namun dalam pengesahan APBD 2020 banjir catatan. Catatan tersebut salah satunya datang dari Fraksi PSI.

“Bagi kami di PSI, sangat sulit sekali bagi mendapatkan data rinci selama proses (APBD) ini. Kalaupun diberikan, baru diberikan di hari-H atau sehari sebelum pembahasan. Oleh karenanya sepatut dan sewajarnya penyusunan anggaran dan pembahasan dengan DPRD ini diberikan waktu dan data yang cukup,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad.

Idris juga mengatakan, Fraksi PSI juga tetap mengkritik item-item pengadaan yang menurutnya belum terjawab dan terjelaskan. Antara lain, anggaran LRT Dishub yang diduga melanggar Pergub 154/2017, kegiatan Formula E yang tidak sesuai dengan asas keadilan, dan pengadaan barang-barang mahal di Damkar, Kominfo, dan BPRD.

“Anggaran kegiatan senilai ratusan miliar ini tidak ada harga pembanding dari merk yang berbeda, dan tidak disertakan kajian teknis. Dan ini mejadi catatan PSI,” pungkasnya.

Diketahui, DPRD DKI memutuskan total APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp87,95 triliun. APBD tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp82,195 triliun dan rencana Penerimaan Pembayaran sejumlah Rp5,760 triliun.

Recent Posts

Kenaikan Yesus Kristus 2026, Menag Ajak Umat Perkuat Harmoni dan Semangat Kebersamaan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus…

2 jam yang lalu

Jazuli Usulkan Sejumlah Penguatan Substansi dalam RUU Satu Data Indonesia

MONITOR, Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI)…

7 jam yang lalu

Presiden Prabowo Instruksikan Penurunan Suku Bunga PNM Mekaar Hingga di Bawah 9 Persen

MONITOR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM)…

8 jam yang lalu

Cegah Keraguan Publik, Komisi X Tegaskan BPS Harus Sajikan Data Faktual

MONITOR, Surakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati memberikan catatan kritis…

9 jam yang lalu

Kementerian UMKM Apresiasi KSP Guna Prima Dana, Dinilai Jadi Contoh Koperasi Penyalur KUR Nasional

MONITOR, Badung - Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Simpan…

11 jam yang lalu

Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif Bali, Pemerintah Perluas Akses Pembiayaan dan Digitalisasi

MONITOR, Bali – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat…

12 jam yang lalu