MONITOR, Jakarta – Pemprov dan DPRD DKI Jakarta sudah mengetok palu APBD DKI 2020 dengan nilai Rp 87,96 Triliunan. Namun dalam pengesahan APBD 2020 banjir catatan. Catatan tersebut salah satunya datang dari Fraksi PSI.
“Bagi kami di PSI, sangat sulit sekali bagi mendapatkan data rinci selama proses (APBD) ini. Kalaupun diberikan, baru diberikan di hari-H atau sehari sebelum pembahasan. Oleh karenanya sepatut dan sewajarnya penyusunan anggaran dan pembahasan dengan DPRD ini diberikan waktu dan data yang cukup,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad.
Idris juga mengatakan, Fraksi PSI juga tetap mengkritik item-item pengadaan yang menurutnya belum terjawab dan terjelaskan. Antara lain, anggaran LRT Dishub yang diduga melanggar Pergub 154/2017, kegiatan Formula E yang tidak sesuai dengan asas keadilan, dan pengadaan barang-barang mahal di Damkar, Kominfo, dan BPRD.
“Anggaran kegiatan senilai ratusan miliar ini tidak ada harga pembanding dari merk yang berbeda, dan tidak disertakan kajian teknis. Dan ini mejadi catatan PSI,” pungkasnya.
Diketahui, DPRD DKI memutuskan total APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp87,95 triliun. APBD tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp82,195 triliun dan rencana Penerimaan Pembayaran sejumlah Rp5,760 triliun.
