PARLEMEN

Fadli Zon: Integritas Faktor Penting Pemberantasan Korupsi

MONITOR, Jakarta – Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Fadli Zon mengatakan bahwa parlemen memiliki pesan penting dalam meningkatkan budaya integritas sebagai faktor kunci pemberantasan korupsi.

Sebab, integritas adalah antitesa dari korupsi. Sehingga, budaya integritas menjadi elan vital bagi setiap penyelenggara pemerintahan, dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan.

“Selama ini, pendekatan tradisional yang bertumpu pada pembentukan undang-undang dan penegakkan hukum, tidak lagi memadai untuk membangun mekanisme yang efektif dalam pemberantasan korupsi,” kata Fadli saat menyampaikan pandangannya dalam pembukaan acara ‘The 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption’, di Doha, Qatar, Senin (9/12).

“Karena itu tidak heran, meski setiap negara berhasil memproduksi ratusan regulasi setiap tahunnya, namun corruption perception index tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan banyak yang menurun,” tambahnya.

Hal itu, sambung dia, menandakan pendekatan tradisional yang selama ini dijalankan dalam pemberatasan korupsi, mengandung keterbatasan. Dan itu semua hanya bisa dijawab dengan menghadirkan budaya integritas di setiap institusi publik.

“Korupsi adalah ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan. Dan bahayanya, ancaman itu hadir di dalam tubuh penyelenggara pemerintahan dan negara. Baik eksekutif maupun legislatif. Di tingkat nasional-regional- dan bahkan global,” papar dia.

Oleh karena itu, pemerintahan yang berintegritas, menjadi faktor kunci pemberantasan korupsi. Selama praktik korupsi masih masif, imbuh politikus Gerindra itu, maka pemerintahan akan selalu dalam kondisi lemah untuk merealisasikan pembangunan kepada rakyatnya.

Dalam forum yang dihadiri Deputy Emir Qatar, Shaikh Abdullah bin Hamad Khalifah Al-Thani, dan sejumlah pimpinan parlemen dunia, Fadli Zon, menyerukan tiga rekomendasi bagi parlemen dunia untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

“Pertama, adanya kepemimpinan politik yang mampu menunjukkan komitmen kuat dalam upaya mengimplementasikan pemantauan aset yang komprehensif,” sebut pria yang Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

Kedua, lanjut dia, adanya keterlibatan dan partisipasi publik baik dari organisasi profesional maupun para pemuka agama.

“Ketiga, adanya kerjasama antarparlemen dalam pemberantasan korupsi pada satu platform bersama. Dan dalam konteks ini, GOPAC membuka diri kepada setiap anggota parlemen, mantan anggota parlemen negara G20, dan organisasi-organisasi internasional untuk berkolaborasi,” pungkasnya.

Recent Posts

Kemenag & PTKIN Sinergi Petakan Potensi Pesantren dan Pengembangan Prodi Kepesantrenan

MONITOR, Bandung - Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menjajaki penguatan sinergi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan…

3 jam yang lalu

AICIS+ 2026 Ditutup, Wamenag Dorong Redefinisi Pendidikan Islam Tanpa Dikotomi Ilmu

MONITOR, Cirebon - Perhelatan akbar Annual International Conference on Islamic Studies (Aicis+) 2026 resmi ditutup…

6 jam yang lalu

Kolaborasi Kementan-Kemendiktisaintek Hasilkan Total 167 Permohonan Hak PVT

Total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman pada 2026 mencapai 167, menjadi momentum memperkuat inovasi benih unggul…

1 hari yang lalu

AICIS+ 2026; Hilirisasi dan Kemitraan Beri Ruang Peneliti Wujudkan Riset Berdampak

MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…

1 hari yang lalu

QUTB GLOBAL: Beri Presiden Ruang Menentukan Pendamping Terbaik

Hery Haryanto Azumi menekankan pentingnya keputusan kenegaraan yang bebas dari tekanan politik serta mengedepankan kepentingan…

1 hari yang lalu

Panen Raya di Cirebon, Rokhmin Dahuri paparkan 7 Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani

MONITOR, Cirebon - Peningkatan produktivitas pertanian harus berjalan beriringan dengan perbaikan skala usaha, efisiensi produksi,…

1 hari yang lalu