Takut Gajian Ditunda, DPRD DKI Kebut Pengesahan APBD

MONITOR, Jakarta – Ancaman tak gajian apabila pengesahan APBD DKI telat, rupanya cukup ditakuti oleh para wakil rakyat Jakarta. Para anggota dewan di kompleks Kebon Sirih pun akhirnya memutuskan untuk bisa secepatnya mengesahkan APBD DKI dengan tidak melewati batas waktu sesuai perundang-undangan.

“Ini kita kebut terus untuk melakukan pembahasan. Bahkan kami mengorbankan waktu kami untuk tidak menjalankan kunjungan kerja (kunker) demi menyelesaikan tugas kami untuk kepentingan warga Jakarta,” ungkap Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11).

Menurut Pras, karena pembahasan anggaran terus dikebut, maka pihaknya pun berkeyakinan kalau pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) DKI bisa selesai diakhir November dan bisa langsung di ketok palu untuk di Perda kan menjadi APBD DKI 2020.

“Hari ini Kamis, (29/11) kita paripurna MoU KUA-PPAS, setelah paripurna, kami kembali bahas anggaran di komisi-komisi,” jelasnya.

Pras pun mengatakan, dengan rampungnya APBD DKI sesuai jadwal semua anggota dewan bisa gajian.

“Cape bro, tapi gimana lama, ini APBD DKI memang tidak boleh telat disahkan,” pungkasnya.

Diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengingatkan DPRD dan Provinsi DKI Jakarta untuk tidak mengesahkan APBD melebihi waktu yang sudah ditetapkan yakni 30 November.

Kemendagri melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Syarifuddin menyatakan, keputusan DPRD dan Pemprov DKI menyepakati pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 Desember melanggar tahapan perencanaan keuangan daerah.

Sebab, kata dia, mereka menargetkan pengesahan RAPBD lewat dari waktu yang diberikan 30 November. Meski begitu, Syarifuddin belum bisa memastikan adanya sanksi administratif dari Kemendagri kepada DPRD dan Pemprov DKI. Pastinya, Syarifuddin mengakui Kemendagri bakal kerepotan mengevaluasi RAPBD DKI jika hanya memiliki waktu 15 hari.