PSI Kritisi Anggaran DKI, DPRD: Pemprov Tak Bisa Lagi Main-main

1212
Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana

MONITOR, Jakarta – Sikap kritis Fraksi PSI DPRD DKI dalam menyoroti usulan anggaran dalam KUA-PPAS rupanya berdampak positif. Peran dan bargain legislatif saat ini terlihat lebih bagus di mata Pemprov DKI Jakarta.

“Sikap kritis kawan-kawan PSI membuat bergaining legislatif terhadap eksekutif menjadi lebih baik. Harus kita apresiasi hal tersebut karena semangatnya adalah perbaikan perencanaan penganggaran di DKI untuk lebih baik,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, di Jakarta, Selasa, (20/11).

Meski demikian, ia mengatakan sikap kritis PSI akan lebih elegan jika dilakukan sesuai waktu dan tahapan pembahasan. Menurutnya, bargaining yang lebih baik itu berupa pembahasan yang lebih teliti dan tidak main-main untuk pembangunan Jakarta yang lebih baik.

“Eksekutif tidak bisa main-main lagi dalam menyampaikan paparan kinerja dan serapan. Karena satu pertanyaan tak terjawab dengan baik akan menjadi 100 pertanyaan lainnya,” ujar dia.

Terkait pemanggilan anggota PSI, William Aditya Sarana oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta, pihaknya mendorong agar BK tidak menjatuhkan sanksi kepada terlapor. Menurutnya, generasi muda itu harus dirangkul dan diarahkan agar sikap kritisnya membangun dan lebih elegan.

“Saya tak setuju bila BK menjatuhkan sanksi. Sebisa mungkin kita arahkan untuk kedepan dengan semangat kebersamaan dan kekompakan kebon sirih,” pungkasnya.

Anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mengaku telah menjelaskan alasan dirinya membuka temuan anggaran janggal lem Aibon senilai Rp 82 miliar dalam draft Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Atas Sementara (KUAPPAS) DKI 2020. Dia memastikan, BK DPRD DKI Jakarta belum memberikan keputusan untuk menjatuhkan sanksi kepadanya.

“Saya sudah melakukan konfirmasi dan tanya jawab dengan anggota BK tapi belum ada keputusan apapun. Baru tanya jawab dengan BK agar mereka tahu duduk masalahnya,” terang William.

Meski dipanggil BK, dirinya meyakini tidak ada yang dilanggar dalam membuka anggaran ke publik meski belum dibahas dengan DPRD DKI Jakarta. Bahkan, dia menilai jika anggaran yang dibuka ke publik merupakan hasil pembahasan merupakan kemunduran.

“Kalau saya sesuai prinsip akan membuka anggaran di DKI. Dan saya akan tetap menggunakan platform media sosial untuk berkomunikasi dengan konstituen saya. Saya nggak mau kompromi. Menurut saya tidak ada yang dilanggar,” tegasnya.