HUKUM

Aset First Travel Dirampas Negara, Jaksa Akan Tempuh Upaya PK

MONITOR, Jakarta – Para jamaah korban penipuan biro perjalanan umrah First Travel meradang. Usai mengalami penipuan, kini uang yang telah mereka bayarkan kepada pihak First Travel justru dirampas Negara.

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk melelang aset yang dimiliki bos First Travel. Sayangnya, hasil lelang tersebut tidak akan dikembalikan kepada jamaah korban penipuan First Travel, melainkan diserahkan kepada Negara.

Hal itu tertuang dalam putusan kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang dilansir MA, Jumat (15/11). Putusan itu diketok oleh ketua majelis Andi Samsan Nganro dengan anggota Eddy Army dan Margono.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, yang mewakili korban, tak tinggal diam. Ia menuntut agar seluruh aset First Travel dikembalikan ke calon jamaah. Namun, Pengadilan Negeri (PN) Depok, Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dan kasasi memilih merampas aset First Travel untuk negara.

“Ini yang menjadi masalah. Asetnya First Travel ini kami nuntut agar barang bukti dan uang-uang disita dikembalikan kepada korban. Tapi oleh pengadilan, itu disita untuk negara, ini kan jadi masalah,” kata ST Burhanuddin, kepada wartawan.

Lebih jauh ia mengatakan, pihaknya akan tetap mengupayakan jalur hukum Peninjauan Kembali (PK) untuk memperjuangkan pengembalian uang jamaah First Travel.

“Ini untuk kepentingan umum. Kita coba ya,” imbuhnya.

Recent Posts

Ini Petunjuk Ibadah bagi Jemaah Haji Wukuf!

MONITOR, Jakarta - Pada fase Wukuf, ada 1.392 jemaah haji Indonesia dari kloter (kelompok terbang)…

31 menit yang lalu

Israel Serang RS Indonesia di Gaza, DPR Desak PBB Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengecam serangan militer Israel terhadap Rumah Sakit…

3 jam yang lalu

DPR Minta Oknum Daerah yang Lakukan Pembiaran Tambang Ilegal di Gunung Kuda Cirebon Juga Diusut!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti insiden longsor yang merenggut 21…

4 jam yang lalu

Kementerian UMKM dan Kongres Advokat Indonesia Kerja Sama Pendampingan Hukum bagi UMKM

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepakat bekerja sama dengan Kongres…

5 jam yang lalu

DPR Kritik Program Bantuan Subsidi Upah, Banyak Pekerja Rentan Terabaikan Karena Tak Punya BPJS Ketenagakerjaan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengkritik program Bantuan Subsidi Upah (BSU)…

6 jam yang lalu

Kementerian PU Diskon Tarif Tol 20 Persen di 33 Ruas saat Libur Idul Adha dan Libur Sekolah

MONITOR, Jakarta - Sehubungan dengan program pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II…

7 jam yang lalu