POLITIK

Jadi Bos BUMN, Ruhut: Kalau Ahok Diminta Mundur dari PDIP, Ketum PPP Juga!

MONITOR, Jakarta – Sejak namanya melejit digadang bakal mengisi kursi pejabat papan atas di BUMN PT. Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak lepas dari perhatian banyak kalangan.

Ahok, yang kini menjadi kader PDIP diminta untuk melepaskan atribut parpolnya. Permintaan itu diutarakan langsung oleh politikus PPP Achmad Baidowi.

Anggota Komisi VI DPR itu menilai, pejabat BUMN harus bersih dari atribut partai politik (parpol). Untuk itu, ia meminta Ahok untuk melepas statusnya sebagai kader PDIP yang disandangnya sejak 26 Januari 2019.

Menanggapi hal ini, politikus PDIP Ruhut Sitompul tak terima. Ia menilai jika PPP terus mendesak Ahok untuk mundur dari PDIP jika diangkat jadi bos BUMN, maka hal yang sama juga harus dilakukan Ketua Umum PPP.

Diketahui, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas. Hingga kini, ia pun tidak melepas jabatan politiknya.

“Kalau Ahok diminta mundur dari PDI Perjuangan karena akan menjabat di BUMN oleh Wakil Sekjen PPP, tegas aku minta Ketua Umum PPP juga harus mundur dari Ketua Umum PPP karena jabatannya sebagai Pembantu Presiden RI,” tegas Ruhut Sitompul, Jumat (15/11).

Recent Posts

Mengemas Pembelajaran Bermakna: Inovasi dan Kreativitas Guru Kabupaten Lebak dalam Pelatihan Pembelajaran Mendalam di BPMP Banten

Oleh:Wida Evilia, S.Pd.Upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional terus dilakukan melalui berbagai program penguatan kompetensi guru.…

2 jam yang lalu

Kemenag Seleksi Calon Anggota Majelis Masyayikh 2026–2031, Perkuat Mutu Pendidikan Pesantren

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pesantren melanjutkan proses seleksi Bakal Calon Anggota…

15 jam yang lalu

Kementan Tegaskan Pelaku Perunggasan Komitmen Lakukan Perbaikan Harga Ayam Broiler

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…

23 jam yang lalu

HKTI Lumajang Kawal Ketat LP2B, Tegaskan Tak Boleh Ada Alih Fungsi Lahan Produktif

MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…

24 jam yang lalu

3 Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…

1 hari yang lalu

Menhaj Buka IEE 2026, Tegaskan Transformasi Haji dan Umrah Harus Berpihak kepada Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…

2 hari yang lalu