Kemendikbud Berikan 2,4 Juta Buku untuk Daerah 3T

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengirimkan sebanyak 2.402.320 eksemplar buku ke wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

“Sejak 2016, Gerakan Literasi Nasional hadir sebagai salah satu bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti,” ujar Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Dadang Sunendar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Ia menambahkan bahwa pencetakan dan pengiriman buku-buku literasi merupakan salah satu upaya untuk pemerataan tingkat literasi masyarakat sehingga melalui program pengiriman buku ke wilayah 3T diharapkan para peserta didik dan masyarakat dapat meningkat minat dan kemampuan bacanya.

Ia menambahkan, sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup abad ke-21 melalui pendidikan yang terintegrasi, mulai dari keluarga, sekolah, sampai masyarakat.

“Selama ini masyarakat Indonesia sebagian besar telah mengenal enam jenis literasi dasar, yaitu literasi baca-tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan,” tambah dia.

Dalam sejarah peradaban manusia, membaca dan menulis merupakan literasi yang dikenal paling awal oleh manusia. Membaca dan menulis termasuk literasi fungsional yang berguna besar dalam kehidupan sehari-hari. Membaca merupakan kunci untuk mempelajari segala ilmu pengetahuan, termasuk informasi dan petunjuk sehari-hari yang berdampak besar bagi kehidupan.

Dengan memiliki kemampuan membaca dan menulis, seseorang dapat menjalani hidupnya dengan kualitas yang lebih baik.

Dadang menyampaikan bahwa Gerakan Literasi Nasional merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antarunit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia.

“Gerakan literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pemangku kepentingan termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, pegiat literasi, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan publik dalam setiap kegiatan literasi menjadi sangat penting untuk memastikan dampak positif dari gerakan peningkatan daya saing bangsa,” jelas Dadang lagi.