MEGAPOLITAN

Kembali Bikin Gaduh, PSI Kritisi Anggaran Balap Formula E

MONITOR, Jakarta – Sukses membongkar pengajuan anggaran lem Aibon sebesar Rp 82 miliar, Fraksi PSI DPRD DKI kini mempersoalkan anggaran yang diusulkan untuk menggelar perhelatan balam mobil listrik (Formula E) yang rencananya digelar Juni 2020.

Dalam keterangan pers, anggota Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo menilai, kegiatan Formula E tidak relevan digelar dalam kondisi keuangan Pemprov DKI seperti sekarang.

“Keuangan Pemprov DKI saat ini defisit. Jadi menurut kami sebaiknya berhemat. Tidak menggelar event internasional yang tidak memiliki indikasi luas terhadap masyarakat,” ujar Anthony di gedung dewan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).

“Kalau cuma hanya meperkenalkan mobil ramah lingkungan, mobil listrik, ya sebaiknya harus dipersiapkan dulu sarana lain, seperti membangun pom pengisian setrum mobil itu. Jangan tiba-tiba menggelar event yang menghamburkan uang banyak dan cuma gaya-gayaan,” sambungnya.

Menurutnya, anggaran tersebut sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat Jakarta, salah satunya pembangunan akses air bersih.

“Saya pikir dengan dan begitu besar dampak perekonomiannya lokal aja. Sebaiknya diprioritaskan untuk infrastruktur yang menunjang untuk warga Jakarta. Jadi sebaiknya event formula E dibatalkan,” tandasnya.

“Saya kemarin reses, banyak warga mengeluhkan akses air bersih Nah, kenapa hal seperti ini tidak menjadi prioritas Pemprov,” tambahnya.

Anthony juga mempertanyakan event tersebut bisa menjadi program prioritas gubernur. Padahal, kata dia, kalau cuma ingin memperkenalkan mobil listrik ramah lingkungan, seharusnya Pemprov melengkapi terlebih dahulu hal yang berkaitan dengan mobil listrik, jangan digelar hanya sekedar gaya-gayaan.

“Kalau cuma hanya meperkenalkan mobil ramah lingkungan, mobil listrik, ya sebaiknya harus dipersiapkan dulu sarana lain, seperti membangun pom pengisian setrum mobil itu. Jangan tiba-tiba menggelar event yang menghamburkan uang banyak dan cuma gaya-gayaan,” jelas Anthony.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta memasukkan biaya atau commitment fee untuk penyelenggaraan Formula E dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019

Pada rapat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di ruang Komisi E, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019), pemprov DKI kembali mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 934 miliar.

Dalam draf yang diajukan tertulis pagu anggaran indikatif sebesar Rp 934 miliar. Rinciannya 22 juta poundsterling untuk biaya penyelenggaraan dan 35 juta euro untuk asuransi. Jika dikonversi dengan menggunakan rupiah (1 poundstreling Rp 17.205), maka 22 juta poundsterling jadi Rp 378,46 miliar.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

8 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

8 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

12 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

13 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

17 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

17 jam yang lalu