MONITOR, Jakarta – Sukses membongkar pengajuan anggaran lem Aibon sebesar Rp 82 miliar, Fraksi PSI DPRD DKI kini mempersoalkan anggaran yang diusulkan untuk menggelar perhelatan balam mobil listrik (Formula E) yang rencananya digelar Juni 2020.
Dalam keterangan pers, anggota Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo menilai, kegiatan Formula E tidak relevan digelar dalam kondisi keuangan Pemprov DKI seperti sekarang.
“Keuangan Pemprov DKI saat ini defisit. Jadi menurut kami sebaiknya berhemat. Tidak menggelar event internasional yang tidak memiliki indikasi luas terhadap masyarakat,” ujar Anthony di gedung dewan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).
“Kalau cuma hanya meperkenalkan mobil ramah lingkungan, mobil listrik, ya sebaiknya harus dipersiapkan dulu sarana lain, seperti membangun pom pengisian setrum mobil itu. Jangan tiba-tiba menggelar event yang menghamburkan uang banyak dan cuma gaya-gayaan,” sambungnya.
Menurutnya, anggaran tersebut sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat Jakarta, salah satunya pembangunan akses air bersih.
“Saya pikir dengan dan begitu besar dampak perekonomiannya lokal aja. Sebaiknya diprioritaskan untuk infrastruktur yang menunjang untuk warga Jakarta. Jadi sebaiknya event formula E dibatalkan,” tandasnya.
“Saya kemarin reses, banyak warga mengeluhkan akses air bersih Nah, kenapa hal seperti ini tidak menjadi prioritas Pemprov,” tambahnya.
Anthony juga mempertanyakan event tersebut bisa menjadi program prioritas gubernur. Padahal, kata dia, kalau cuma ingin memperkenalkan mobil listrik ramah lingkungan, seharusnya Pemprov melengkapi terlebih dahulu hal yang berkaitan dengan mobil listrik, jangan digelar hanya sekedar gaya-gayaan.
“Kalau cuma hanya meperkenalkan mobil ramah lingkungan, mobil listrik, ya sebaiknya harus dipersiapkan dulu sarana lain, seperti membangun pom pengisian setrum mobil itu. Jangan tiba-tiba menggelar event yang menghamburkan uang banyak dan cuma gaya-gayaan,” jelas Anthony.
Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta memasukkan biaya atau commitment fee untuk penyelenggaraan Formula E dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019
Pada rapat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di ruang Komisi E, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019), pemprov DKI kembali mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 934 miliar.
Dalam draf yang diajukan tertulis pagu anggaran indikatif sebesar Rp 934 miliar. Rinciannya 22 juta poundsterling untuk biaya penyelenggaraan dan 35 juta euro untuk asuransi. Jika dikonversi dengan menggunakan rupiah (1 poundstreling Rp 17.205), maka 22 juta poundsterling jadi Rp 378,46 miliar.
