MONITOR, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD angkat bicara mengenai berbagai polemik terkait upaya pemerintah memerangi radikalisme yang berkembang di Indonesia khususnya menyangkut pandangan seolah-olah upaya tersebut mendiskreditkan salah satu kelompok.
Mahfud menegaskan bahwa radikalisme yang tengah diperangi pemerintah jelas, yaitu suatu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan-aturan, kemudian merusak cara berpikir generasi baru yang menyebabkan anak punya pikiran bahwa bernegara seperti ini dan berkonstitusi seperti ini salah.
“Radikalisme itu ya radikalisme, yaitu Itu siapapun, orang Islam atau bukan orang Islam kalau melakukan hal itu adalah radikal,” katanya saat dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10) sore.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengungkapkan bahwa umat Islam di Indonesia itu hampir seluruhnya menolak radikalisme. Oleh sebab itu salah kalau mengatakan orang Islam itu didiskriminasi dengan tujuan, dengan tuduhan radikal.
“Tidak pernah di pemerintah itu mengatakan orang Islam radikal. Tetapi kita menangani orang-orang radikal, tidak peduli itu Islam atau tidak,” tegasnya.
Terkait dengan adanya ketersinggungan umat islam karena setiap gerakan Islam dipojokkan, dituduh radikal. Ia mengatakan bahwa tidak ada yang menuduh umat islam radikal
“Ndak, dauroh umat Islam ndak tersinggung karena umat Islam enggak dituduh radikal. Siapa yang menuduh umat Islam radikal kan tidak ada. Contoh Nahdlatul Ulama (NU) misalnya itu bangga tidak radikal, Muhammadiyah tidak radikal,” ungkapnya.
Tapi menurutnya, kelompok-kelompok kecil yang memang fakta ada. Dan itu bukan soal Islamnya atau tidak islamnya.
Menurut Mahfud MD, ada orang yang lalu mensimplifikasi persoalan seolah Islam semua yang ditindak. “Ndak juga, kalau baca data buka siapa yang ditindak karena melawan ideologi kan banyak, bukan hanya orang Islam,” ujar Mahfud.
