MONITOR, Jakarta – Kisruh penemuan anggaran lem Aibon yang mencapai Rp 82 miliar di Pemprov DKI tak luput dari sorotan Pemerintah Pusat. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun angkat suara.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pusat tidak akan tinggal diam melihat adanya usulan anggaran yang cukup fantastis hanya untuk membeli lem aibon yakni sebesar Rp 82 miliar.
“Peristiwa seperti ini jangan terulang lagi. Saya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas APBD,” terang Sri Mulyani di Kantornya, Jumat (1/11/2019).
Dijelaskan Sri, pihaknya memang harus melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri agar semua pengajuan anggaran dalam APBD mempunyai kualitas yang bagus.
Fraksi PSI DKI Jakarta membongkar adanya kejanggalan dalam pengajuan anggaran di APBD 2020 melalui, Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.
Setelah menemukan kejanggalan dalam anggaran lem aibon senilai Rp 82 miliar yang di tempatkan di Dinas Pendidikan, PSI pun menemukan pengajuan anggaran ballpoint Rp 124 miliar.
“Selain anggaran lem Aibon tersebut, kami juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik,” kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam keterangan pers tertulis, Rabu (30/10/2019).
Menurut William, itu baru sebagian dari mata anggaran yang menjadi tanda tanya. PSI akan menyisir anggaran dan mempertanyakannya satu per satu.
