Kasus Lem Aibon Mencuat, Golkar Sebut PSI Tak Paham Mekanisme Pembahasan APBD

MONITOR, Jakarta – Terbongkarnya usulan anggaran lem Aibon sebesar Rp 82 Triliun oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jadi pergunjingan banyak kalangan. Tak sedikit yang mencemooh PSI karena membuka data yang seharusnya belum bisa dipublish ke publik.

Adalah politisi Partai Golkar Jakarta, Ashraf Ali, yang menyebut PSI tak paham dengan mekanisme pembahasan APBD.

“Jadi kalau menurut pandangan saya PSI tak paham dengan mekanisme pembahasan APBD,” ujar Ashraf kepada MONITOR, Kamis (31/10).

Menurut Ashraf, PSI tidak boleh membocorkan data KUA-PPAS ke publik karena data itu masih perlu dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. Ia mengatakan, jika sudah selesai dibahas dan sudah menjadi peraturan daerah (perda) baru bisa dipublish.

“Jadi aturannya begini, KUA-PPAS itu dibahas dulu bersama eksekutif dan legislatif. Setelah dibahas bersama dilanjutkan pembahasannya ke Badan Anggaran (Banggar). Setelah dibahas baru di Paripurnakan untuk jadi Perdakan. Setelah itu dibawa ke Mendagri untuk dikoreksi. Nah setelah dikoreksi Mendagri ini lah hasilnya bisa di publish ke publik,” terangnya.

Oleh karenanya, Ashraf pun harus meluruskan sikap PSI tersebut agar tidak ada kesalahpahaman.

“Ini harus diluruskan karena saya khawatir ketidakpahaman PSI soal pembahasan APBD ini bisa menyesatkan rakyat,” tegasnya.

Seperti diketahui, Fraksi PSI DKI Jakarta membongkar adanya kejanggalan dalam pengajuan anggaran di APBD 2020 melalui, Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Setelah menemukan kejanggalan dalam anggaran lem aibon senilai Rp 82 miliar yang di tempatkan di Dinas Pendidikan, PSI pun menemukan pengajuan anggaran ballpoint Rp 124 miliar.

“Selain anggaran lem aibon tersebut, kami juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik,” kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam keterangan pers tertulis, Rabu (30/10/2019).

Menurut William, itu baru sebagian dari mata anggaran yang menjadi tanda tanya. PSI akan menyisir anggaran dan mempertanyakannya satu per satu.