Buntut Polemik Lem Aibon, Anies Justru Salahkan e-Budgeting Warisan Ahok

MONITOR, Jakarta – Saat polemik bugdet lem Aibon mencuat di pusaran, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah terlihat menyalahkan sistem e-budgeting warisan Gubernur sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Anies mengatakan, munculnya anggaran yang tak masuk akal dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020 karena e-budgeting buatan Ahok masih menggunakan sistem kuno.

Seperti diketahui, ditemukan anggaran yang tak masuk akal dalam KUA-PPAS tahun 2020. Di antaranya adalah pengadaan lem Aibon yang mencapai Rp 82 miliar dan pembeliaan bolpoin sebesar Rp 123 miliar. Jika ditotal, anggaran lem aibon dan bolpoin tersebut mencapai Rp205 miliar.

Ia menilai, sistem e-budgeting itu masih mengandalkan tenaga manusia untuk melakukan pengecekan kepada setiap item anggaran yang dimasukkan.

“Apakah sistem itu baru kali ini? Tidak. Berarti mengandalkan manusia selama ini. Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia. Bedanya mau dipanggungin sama enggak. Betul enggak? Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya,” kata Anies di Balai Kota.

Ia menyebut tak akan meninggalkan sistem e-budgeting dengan manual kepada gubernur setelah dirinya. Karena ia menilai itu menjadi sebuah warisan yang ia terima dan menjadikannya pekerjaan rumah untuk diberesi.

“Karena saya terima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistemi ini untuk gubernur berikutnya agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami,” katanya

Ia merasa kesalahan ada pada sistem e-budgeting yang tidak bisa memverifikasi dan melakukan pengecekan secara otomatis, sehingga harus tetap diperiksa secara manual.

“Dan ada problem sistem, yaitu system digital, sistemnya digital tapi tidak smart, smart system dia bisa melakukan pengecekan, dia bisa melakukan verifikasi, dia bisa menguji. Nah, ini sistemnya digital tapi sistemnya masih mengandalkan manual,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyayangkan sikap Anies yang selalu menyalahkan sistem pemerintahan yang lama bila ditemukan keanehan dalam masa pemerintahannya.

Ia berharap ke depannya agar Anies lebih teliti dalam setiap anggaran yang diajukan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Anies harusnya lebih teliti karena sistem e-budgeting yang sekarang itu sudah lebih baik. Jadi jangan salahin mesin tapi orang yang menggunakan sistem itu harus lebih hati-hati,” pungkasnya.