MONITOR, Jakarta – Usulan pembangunan jalur khusus sepeda yang diajukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta ternyata ditolak DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, kalangan dewan melihat tidak ada perencanaan yang matang dari Dinas Perhubungan.
Penundaan itu disepakati oleh DPRD Komisi B saat rapat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tentang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Kesepakatan itu ditunda lantaran Komisi B ingin mengetahui rencana induk pembangunan jalur sepeda secara keseluruhan.
“Ini untuk jalur sepeda kita sepakat untuk ditunda, ya,” ujar Sekretaris Komisi B Pandapotan Sinaga, di DPRD DKI.
Komisi B menilai, rencana jalur sepeda tersebut belum jelas. Mereka juga mempertanyakan mengapa tiba-tiba anggaran itu melonjak naik.
Awalnya terlihat anggaran itu semula berkisar Rp 4,4 miliar, lalu ada penambahan Rp 69,2 miliar hingga total anggarannya menjadi Rp 73,7 miliar.
Pandapotan mempertanyakan lonjakan kenaikan anggaran tersebut. Padahal, jalur sepeda dinilai bukan suatu program yang mendesak.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta tidak main-main dalam menghadirkan jalur sepeda di Ibukota. Sebagai buktinya, Pemprov DKI Jakarta melalui, Dinas Perhubungan sudah mengajukan anggaran kurang lebih sekitar Rp 73,7 Miliar untuk membangun jalur sepeda di tahun depan.
