MONITOR, Jakarta – Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura Benny Rhamdani mengklaim, tidak adanya kader yang masuk dalam kabinet Indonesia Maju menunjukan bahwa partainya tidak dalam posisi menjual atau menggadaikan keyakinan dan pilihan politik ideologis hanya untuk mengejar jabatan menteri maupun wakil menteri.
“Kami tidak akan menjual dan menggadaikan Keyakinan dan Pilihan Politik Ideologis kami hanya untuk Mengejar jabatan Menteri atau Wakil Menteri,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (27/10).
Karena itulah, Benny menegaskan, Partai Hanura tidak mungkin mengambil posisi sebagai pihak yang akan meminta-minta jabatan. Tapi, jika Presiden yang meminta dengan syarat bahwa itu untuk kepentingan Bangsa, maka Partai Hanura akan menyerahkan kader-kader terbaiknya untuk ikut membantu Presiden.
“Bagi Kami, Presiden telah Memilih kader-kader bangsa terbaik untuk menjadi pembantunya. Yang harus dilakukan adalah memberi support sepenuhnya dan bukan membebaninya.
Pasca Pipres 2019 yang telah “membelah” masyarakat kita, dan bagi Partai Hanura, ini momentum konsolidasi demokrasi semua kekuatan Rakyat menuju persatuan nasional Indonesia,” paparnya.
Oleh karena itu, imbuh Benny, ada tidaknya dalam kabinet jilid II Presiden Jokowi partai pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) itu pun akan tetap mengawal dan bersama dengan pemerintah hingga lima tahun kedepan.
“Sehingga ada atau tidak dalam Kabinet Kerja Jilid 2, Partai Hanura tetap Tawa’dhu dan Istiqomah untuk mengawal dan tetap bersama Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin,” pungkasnya.
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…