DPRD DKI Minta Operasional LRT Dihentikan, Ini Alasannya

MONITOR, Jakarta – Kalangan DPRD DKI Jakarta belakangan ini meminta Pemprov DKI untuk menghentikan operasional LRT Jakarta. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Yuke Yurike mengatakan, penundaan ini dilakukan hingga menunggu pembangunan lanjutannya.

Yuke beralasan, usulan subsidi Rp 700 miliar untuk pembangunan LRT itu tidak sebanding dengan manfaat yang didapat. Dengan jarak sekitar 6 kilometer dan berada di kawasan perumahan elit, kata Yuke, subsidi tersebut jelas tidak tepat sasaran dan tidak mengurai kemacetan.

“Dengan jarak yang dekat, LRT Jakarta itu proyek merugi, makanya perlu dilanjutkan pembangunannya untuk penambahan jarak tempuhnya,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan itu berharap agar Pemprov DKI Jakarta segera melanjutkan pembangunan LRT Jakarta dan mengembangkan stasiun agar menjadi daya tarik penumpang LRT. Termasuk dengan integrasi angkutan umum lain.

“Jadikan wahana bermain saja itu LRT, sambil tunggu kelanjutan pembangunanya,” usulnya.

Sementara itu, PT Light Rail Transit (LRT) Jakarta usulkan subsidi transportasi atau public service obligation (PSO) sebesar Rp 665,07 Miliar untuk 14.000 penumpang per hari pada 2020 mendatang. Jumlah penumpang saat ini tengah mencapai 7.000-8.000 orang per-hari.

Corporate Communication Manager PT LRT Jakarta, Melisa Suciati Mengatakan, penumpang LRT dari 11 Juni hingga 13 Oktober itu hampir mencapai 800.000 penumpang perhari. Menurutnya penumpang LRT saat ini polanya sudah terlihat dan menjadi transportasi pilihan bagi warga khususnya yang bertempat tinggal di kawasan Kelapa Gading. Seperti di apartemen Gading Nias, Grand Hill, perumahan Grand Bay, perumahan Gading Nias dan sebagainya. Terlebih, pada 27 September lalu, stasiun Pegangsaan Dua telah dibuka.

“Perhari itu mencapai 7 sampai 8 ribu penumpang. Itu penumpang tetap yang menggunakan LRT, baik menuju ke stasiun Velodrome atau melanjutkan perjalanannya dengan Transjakarta yang sudah terintegrasi,” kata Melissa.

Melissa menjelaskan, saat ini tarif LRT masih gratis lantaran masih dalam fase ujicoba publik. Nantinya kalau sudah resmi beroperasi komersial, tarif akan berlaku Rp 5.000 sekali perjalanan.

“Kalau usulan subsidi 2020 itu ya harusnya sudah berlaku tarif juga,” ungkapnya.

Selama masa ujicoba publik, kata Melissa, hampir tidak ada kendala sama sekali. Baik sistem ataupun Sumber Daya Manusia (SDM)nya.

“Paling masalah kebiasaan masyarakat pengguna saja ya. Ada yang masuk saat pintu sudah mau tertutup dan sebagainya. Edukasi sosialisasi harus terus dilakukan,” ujarnya.

Berdasarkan data Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), DKI Jakarta mengusulkan anggaran subsidi transportasi LRT Jakarta sebesar Rp 665,07 miliar. Angka tersebut naik dari subsidi tahun ini yang hanya berkisar Rp 278,3 miliar.