Indonesia Sampaikan Implementasi Hak Atas Pangan Pada CFS ke-46 di Roma

MONITOR, Roma – Di sela-sela pertemuan Committee on World Food Security (CFS) ke-46, diadakan side event dengan tema, Menggunakan Hak atas Pangan untuk Membangun Kebijakan Publik untuk Ketahanan Pangan dan Gizi yang Berkelanjutan: Dukungan apa yang diharapkan dari CFS, organisasi PBB yang berbasis di Roma dan badan khusus PBB lainnya?

Dalam sesi yang berlangsung Kamis (17/10/2019) peneliti senior Kementerian Pertanian, Prof. Hasil Sembiring yang menjadi panelis menyampaikan implementasi hak atas pangan di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia sangat serius dalam memperjuangkan hak atas pangan. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun kerangka kebijakan terkait hak atas pangan, seperti UUD 1945 dan UU Pangan No. 18 tahun 2012,” ujar Hasil.

Ditambahkan Hasil, Pemerintah Indonesia juga telah menyusun Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi dalam bentuk Perpres setiap 5 tahun sekali, mengikuti periode pemilihan presiden.

“Dengan berlandaskan pada hak atas pangan, Indonesia mengembangkan bebagai program ketahanan pangan yang fokus pada aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan,” lanjut Hasil.

Untuk meningkatkan ketersediaan pangan, Indonesia telah menyediakan subsidi pupuk dan benih pada petani skala kecil, membangun infrastruktur irigasi, membangun cadangan pangan, dan mengembangkan inovasi teknologi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam aspek akses pangan, beberapa program yang dikembangkan antara lain jaring pengaman sosial, bantuan pangan untuk kejadian bencana, stabilisasi harga pangan, serta desain sistem logistik pangan nasional untuk meningkatkan keterjangkauan pangan secara fisik.

Terkait pemanfaatan pangan, Indonesia terus berupaya meningkatkan status gizi masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi pangan beragam bergizi seimbang dan aman, memperkuat surveilan keamanan pangan, serta mengembangkan sanitasi dan pelayanan kesehatan.

“Upaya yang dilakukan tersebut telah berdampak pada peningkatan status ketahanan pangan Indonesia berdasarkan Global Food Security Index (GFSI) dari peringkat ke-74 tahun 2015 menjadi peringkat ke-65 tahun 2018 dari 113 negara,” ungkap Hasil.

Data BPS menunjukkan inflasi pangan menurun dari 10,5 persen pada tahun 2014 menjadi 3,41 persen pada tahun 2018. Selain itu, persentase penduduk miskin menurun dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi 9,82 persen pada tahun 2018.

CFS merupakan forum pertemuan internasional yang membahas kebijakan ketahanan pangan dan gizi secara inklusif melalui perumusan kesepakatan bersama dengan melibatkan beragam pemangku kebijakan dari seluruh dunia. CFS ke-46 dilaksanakan 14 – 18 Oktober 2019 di Roma, Italia.

Selain perwakilan dari Pemerintah Indonesia, panelis dalam side event ini adalah Victor Suarez perwakilan dari Pemerintah Mexico, Alice Gisele Sidibe Anago perwakilan dari pemerintah Burkina Faso, Alberto Broch perwakilan dari Civi Society Mechanism (CSM) dan Breda Gavin Smith perwakilan dari Private Sector Mechanism (PSM).