MONITOR, Jakarta – DPRD Kota Bekasi didesak segera menggandeng lembaga independen untuk mengaudit terkait pengadaan kartu sehat (KS) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) yang diduga digunakan sebagai ‘Kartu Politik’ oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Pilkada beberapa waktu lalu.
Demikian disampaikan Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (18/10).
Hal tersebut dikatakan Iskandar menuyusul keluhan masyarakat Kota Bekasi yang mengaku “ditipu” dengan manuver politik Rahmat Effendi atau akrab disapa Pepen itu terkait penggunaan Kartu Sehat yang dinilai sangat tidak efektif tersebut.
“Saat ini banyak program pembangunan Kota Bekasi yang terbengkalai dengan dalih kondisi keuangan daerah yang sedang devisit,” kata Iskandar.
“Istilah devisit anggaran itu sebagai bentuk pengalihan isu, agar publik membenarkan bahwa KS sudah tidak bisa dibiayai lagi oleh APBD, karena kondisi keuangan daerah tengah menipis,” tambahnya.
Soal defisit, Iskandar juga mempertanyakan alasan tersebut. Sebab, pembahasan anggaran terkait KS sudah dibicarakan sejak lama.
“Bagaimana istilah devisit itu muncul seentara dalam pembahasan anggaran itu sudah dibicarakan dari jauh-jauh hari melalui DPRD. Dari pembahasan RAPBD menjadi APBD,” sebut mantan aktivis 98 tersebut.
Karena itu, Iskandar menyayangkan sikap Walikota Bekasi yang justru memanfaatkan bidang kesehatan bagi masyarakat melalui anggaran daerah untuk menaikan elektoral di pesta demokrasi kemarin.
“Kalau Pepen peduli terhadap kesehatan masyarakatnya jelang Pilkada lalu, mestinya bukan menyedot keuangan daerah, (harunya gunakan) yang memang sudah ada, ssperti BPJS atau KIS yang merupakan program pemerintah pusat,”pungkasnya.
